Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Kompas.com - 27/05/2024, 20:51 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menerima penghargaan Digital Government Award dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 sebagai Penerapan SPBE Terbaik kategori Lembaga Pemerintahan.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.

“Saya kira ini adalah salah satu penghargaan yang menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR itu sudah ada di jalur yang benar dan ke depan harus lebih baik lagi," tutur Indra lewat siaran persnya, Senin (27/5/2024).

Hal tersebut disampaikan Indra sesaat setelah menerima penghargaan Digital Government Award di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin.

Baca juga: Polisi: Ada Oknum Pengacara yang Pakai Pelat Palsu DPR

Dia menjelaskan, Presiden Jokowi berpesan bahwa lembaga tidak boleh memiliki terlalu banyak aplikasi.

"Yang penting, aplikasi itu bisa memudahkan publik atau masyarakat dalam mengaksesnya," tuturnya.

Terkait dengan akses publik, saat ini Setjen DPR RI juga tengah melakukan proses desain ulang terhadap pengelolaan situsnya.

"Ini merupakan bentuk komitmen dari Setjen DPR dalam meningkatkan pelayanan informasi, terutama bagi masyarakat untuk dapat mengakses produk-produk hukum, seperti perundang-undangan dan kinerja DPR RI lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, maupun fungsi diplomasi parlemen," tuturnya.

Baca juga: Tanggal 1 Oktober Dilantik Jadi Anggota DPR, Denny Cagur: Sudah Jahit Jas, Deg-degan Nunggunya

Sebagai informasi, pada agenda SPBE Summit 2024 itu, turut diluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital.

Super app INA Digital merupakan aplikasi pelayanan publik dari berbagai instansi yang diintegrasikan menjadi satu. Aplikasi ini akan mulai dijalankan pada September-Oktober 2024 mendatang.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com