Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Perketat Sistem Rekrutmen Anggota, Ganjar: Itu Paling "Fair"

Kompas.com - 26/05/2024, 18:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan calon presiden yang juga politikus PDI-P Ganjar Pranowo menyambut baik rekomendasi rapat kerja nasional (rakernas) kelima PDI-P yang menekankan agar sistem rekrutmen atau kaderisasi diperketat imbas adanya kader yang tidak menjunjung tinggi etika politik.

Pengetatan tersebut dengan cara semua kader baru wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Diklat.

Menurut Ganjar, hal itu adalah cara terbaik jika PDI-P ingin mendapatkan anggota baru yang lebih baik ke depannya.

Baca juga: PDI-P Perketat Diklat untuk Caleg Terpilih Sebelum Bertugas

Ganjar mencontohkan bagaimana hal tersebut diterapkan kepada kader baru PDI-P, salah satunya, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.

"Saya kira itu cara yang paling fair dan yang paling bagus untuk mendapatkan kader yang baik, dengan basis platform ideologis jelas, program jelas, sikap partai yang jelas," kata Ganjar ditemui usai penutupan rakernas kelima PDI-P, di Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).

Ganjar berpendapat, proses Diklat berkaitan dengan penugasan partai yang akan diberikan kepada kader-kader baru.

Menurut Ganjar, ketika kader sudah menjalani Diklat, maka dia akan memiliki platform yang kuat ketika bertugas.

"Sehingga kelak kemudian hari, mereka mendapatkan penugasan partai, mereka akan betul-betul punya platform yang kuat," jelas mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Baca juga: Pengamat Sebut Hasil Rakernas 5 PDI-P Jadi Sinyal Partai Banteng Oposisi Prabowo-Gibran

Diberitakan sebelumnya, dalam poin ke-7 rekomendasi rakernas, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyebut adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik.

Rakernas kali ini, lanjut Puan, juga melihat adanya kader partai yang melakukan hal-hal bertentangan dengan ideologi partai serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi.

"Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," ucap Puan saat membacakan rekomendasi rakernas pada penutupan rakernas.

"Selanjutnya, Rakernas V Partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan Partai, agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali," sambung Ketua DPR RI ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Beyo'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Beyo"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com