Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

Kompas.com - 25/05/2024, 14:11 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Gerindra meminta agar persoalan jatah menteri di Kabinet Presiden-Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak sampai menjadi polemik di media.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ini ketika ditanya soal pernyataan Partai Nasdem yang menyebut bisa saja partai-partai yang baru bergabung mendapat jatah lebih dari tiga menteri.

“Saya rasa tidak perlu ada polemik di media soal jatah menteri,” kata Dasco saat dihubungi, Sabtu (25/5/2024).

Baca juga: Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Adapun partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran setelah Pilpres 2024 adalah Nasdem dan PKB.

Menurut Dasco, komunikasi antara Nasdem dengan Gerindra selama ini mengalir dengan baik

“Bahwa komitmen mendukung pemerintah Pak Prabowo itu sudah disampaikan dengan lugas dan tegas oleh Pak Surya Paloh (Ketum Partai Nasdem). Tanpa kemudian ada ngomong soal berapa menteri berapa menteri,” ucap Dasco.

Dia juga menegaskan, Partai Nasdem sama seperti partai koalisi lainnya telah menyatakan untuk menghormati hak prerogatif Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Nasdem itu sama dengan partai koalisi yang lebih dahulu ada, yang menyatakan menghormati bahwa persoalan kabinet adalah hak prerogatif dari presiden terpilih atau Pak Prabowo Subianto,” kata Dasco.

Sebelumnya, PAN mengaku keberatan jika partai-partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran tiba-tiba mendapatkan jatah tiga kursi menteri.

Baca juga: PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay menilai tidak tepat apabila partai-partai politik yang baru belakangan bergabung itu ngotot meminta jatah kursi menteri yang lebih banyak dibandingkan partai-partai yang sudah mendukung Prabowo sejak awal.

"Yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat 3. Kemarin dalam pilpres enggak ikut (dukung Prabowo), tiba-tiba dapat 3 (menteri). Itu kan engggak tepat, benar enggak?" ujar Saleh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).


Merepons ini, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut bisa saja partai-partai yang baru bergabung justru mendapat lebih dari tiga menteri.

"Menarik untuk ditanyakan balik ke partai PAN ya. Memang benar ya partai yang baru gabung dapat 3 menteri? Rasanya malah dapat lebih deh," ujar Sahroni saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Jumat (24/5/2024).

Sahroni menyampaikan, sejauh ini belum ada pembicaraan antara Prabowo dan Nasdem terkait berapa kursi menteri yang akan mereka dapatkan.

Baca juga: Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Menurut dia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hanya menyampaikan bahwa Nasdem akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran tanpa pamrih.

Tanpa mendapat jatah menteri pun, kata Sahroni, Nasdem akan tetap mensukseskan pemerintahan selanjutnya.

"Iya itu prinsip Ketua Umum Surya Paloh, dukungan ke Pak prabowo untuk negara makin hebat, makin maju ke depannya," ujar dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com