Densus 88 Kuntit JAM Pidsus, Hari-hari Penuh Tanya

LIBURAN Waisak pada Kamis, 23 Mei 2024 dan libur nasional pada Jumat, 24 Mei 2024, menjadi tidak tenang. Banyak menimbulkan tanya. Spekulasi merebak.

Di sejumlah grup WhatsApp beredar berbagai berita yang memberikan kesan dan pesan sedang ada sesuatu di negeri ini.

Coba disimak sejumlah berita online yang beredar. “Satu Anggota Densus 88 Ditangkap Polisi Militer, Usai Mata-matai Jampidsus” (Tempo).

“Kuntit Jampidsus: Pengamat Keamanan: Densus Langgar UU (Kompas.ID).

“Kejagung Respons Anggota Densus 88, Diduga Mata-matai Jampidsus.”

Berita soal Densus itu kemudian dikaitkan dengan berita Kejaksaan Agung diteror konvoi kendaraan bersirene.

“Jangan biarkan spekulasi bergerak liar. Presiden Jokowi harus memerintahkan Kapolri (Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo) dan Jaksa Agung (ST Burhanuddin) untuk menjelaskan kepada publik, apa yang sebenarnya terjadi. Jika ada pelanggaran, ya ditindak,” kata anggota Komisi III DPR Benny K Harman ketika saya tanya soal peristiwa penguntitan Densus 88 terhadap JAM Pidsus, Sabtu 25 Mei 2024.

Dalam berita-berita itu tidak ada penjelasan resmi dan lengkap dari otoritas berwenang soal apa yang terjadi di Kejaksaan Agung.

Portal berita Tempo.co melaporkan, dua orang yang mengetahui peristiwa itu bercerita kejadian tersebut sekitar pukul 20.00 atau 21.00. Febrie Adriansyah disebut kerap menyambangi restoran yang menyajikan kuliner Perancis itu untuk makan. Pada Ahad pekan lalu, Febrie tiba di restoran itu bersama satu ajudan dan motor patwal Polisi Militer.

Dua orang yang mengetahui peristiwa itu menyebut kedatangan Febrie disusul oleh dua orang diduga anggota Densus 88. Mereka berpakaian santai dan datang dengan jalan kaki.

Salah seorang dari anggota Densus 88 itu disebut meminta meja di lantai dua dengan alasan ingin merokok. Namun, pria tersebut selalu mengenakan masker.

Febrie Ardiansyah ketika itu berada di ruangan VIP di lantai dua juga dengan dinding kaca. Pria yang belakangan diketahui anggota Densus 88 itu tetap mengenakan maskernya dan hanya sesekali menyesap rokok. Pria itu kemudian mengarahkan alat yang diduga perekam ke arah ruangan Febrie.

Polisi militer yang mengawal Febrie pun curiga dengan pria itu. Febrie memang belakangan dikawal polisi militer TNI atas bantuan pengamanan dari Jaksa Agung Muda Bidang Militer lantaran Jampidsus sedang menangani kasus korupsi besar seperti kasus tambang.

Apalagi penyidik Kejagung saat menggeledah di Bangka Belitung dalam menangani kasus timah juga mendapatkan intimidasi.

Orang yang mengetahui kejadian ini menyebut ketika dua orang anggota Densus 88 berjalan setengah lari keluar restoran, satu di antara mereka langsung dirangkul oleh polisi militer dan satu yang lain lolos.

Saat menangkap satu anggota Densus 88, sumber tersebut mengatakan tak ada keributan yang terjadi. Polisi militer bergegas merangkul dan membawa anggota Densus 88 menjauh dari restoran untuk diinterogasi.

Selain dua anggota Densus 88 yang masuk ke restoran, sumber tersebut mengatakan ada beberapa orang yang terlihat memantau Febrie Adriansyah dari luar.

Beberapa dari mereka, kata dua orang yang mengetahui kejadian ini, terlihat dari beberapa titik sekitar 50 meter dari restoran.

“Setelah ditangkap itu, yang di sana-sana (sambil menunjuk tempat di luar restoran) lari. Ternyata sedang mantau,” kata dia.

Masih menurut Tempo.co, satu anggota polisi yang tertangkap dibawa pergi dengan mobil oleh pengawal Febrie.

Setelah menangkap satu anggota Densus 88, Febrie disebut menghubungi Kabareskrim Polri untuk meminta penjelasan kejadian tersebut.

Namun Komjen Wahyu Widada disebut tak tahu menahu dan minta anggota Densus itu dibebaskan. Namun Febrie enggan melepaskannya.

Febrie juga melapor kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai kejadian ini. ST Burhanuddin lantas menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Setelah obrolan antara pimpinan penegak hukum itu, anggota Densus 88 tersebut dijemput oleh Paminal. Namun, seluruh data di telepon seluler anggota Densus 88 itu telah disedot oleh tim Jampidus. Ketika dikonfirmasi mengenai ini, Febrie tak merespons.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana juga enggan mengomentari peristiwa itu. Dia menyebut tak mendapat informasi mengenai kejadian tersebut.

"Saya belum dapat informasinya," kata Ketut saat dihubungi pada Kamis, 23 Mei 2024.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih belum memberi penjelasan. "Saya baru selesai giat pengamanan WWF di Bali dan masih ada lanjutan meeting beberapa ministry," kata Listyo Sigit pada Rabu, 23 Mei 2024 seperti dikutip Tempo.co.

Sampai Sabtu 25 Mei 2024, belum ada penjelasan resmi dari otoritas berwenang. Sementara spekulasi merebak ke mana-mana.

Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus sedang menyidik kasus tambang timah ilegal di Bangka.

Berdasarkan kajian ahli telah terjadi kerugian sosial, kerugian lingkungan hidup sebesar Rp 271 triliun.

Sejumlah tersangka telah ditangkap. Di media sosial beredar bahwa di balik tambang timah ilegal ada back-up perwira tinggi. Spekulasi itu belum tentu benar. Namun ketika tak ada penjelasan resmi secara bersama, rumor dan spekulasi bakal kian merebak ke mana.

Di era post truth, informasi ini harus segera diklarifikasi oleh otoritas. Klarifikasi harus detail dan kredibel. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah anggota Densus 88 memata-matai JAM Pidsus? Atas kepentingan dan perintah siapa?

Detasemen Khusus 88 Polri selama ini menjalankan tugas menangani aksi terorisme. Kepala Densus 88 adalah Irjen (Pol) Sentot Prasetyo menggantikan Irjen (Pol) Martinus Hukom.

Karena itulah, jika benar ada anggota Densus 88 memata-matai pejabat tinggi Kejaksaan tentu akan menimbulkan pertanyaan.

Pengamat Keamanan dari Center for Strategies and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal sebagaimana dikutip Kompas.ID mengatakan, jika benar informasi bahwa Jampidsus dikuntit Densus 88, marwah Densus 88 bisa terganggu dan kepercayaan publik terhadap lembaga itu juga akan berkurang.

Selama ini, mereka dipercaya menanggulangi aksi teror, kontraradikalisasi, dan kontraterorisme. Mengapa tugas pokok dan fungsi mereka itu justru menjadi spionase atau memata-matai pejabat tinggi Kejagung.

”Jampidsus itu kan pejabat tinggi yang mengerjakan penindakan hukum tindak pidana krusial, seperti korupsi dan pencucian uang. Artinya, Mabes Polri, dalam hal ini Kapolri dan Komandan Densus 88, harus mengklarifikasi. Sebab, ini mempertaruhkan kepercayaan publik,” jelasnya.

Menurut Nicky, Pengawasan Densus 88 terhadap Jampidsus Febrie dianggap tidak berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme. Artinya, unit khusus kepolisian itu sudah digunakan untuk urusan yang bukan bidangnya.

Kedua, apabila pengintaian itu berkaitan dengan kepentingan politik, tentu bisa melanggar mandat UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Lebih lanjut, Nicky menyebut bahwa kegiatan spionase sesama aktor penegakan hukum, yaitu Polri dan kejaksaan, justru bisa menimbulkan preseden buruk.

Padahal, seharusnya kedua aparat penegak hukum ini bisa lebih berkoordinasi, melakukan sinkronisasi dan kolaborasi. Namun, anehnya, yang terjadi justru adalah semacam kompetisi berbahaya.

”Ini juga bisa berarti tata kelola penegakan hukum di Indonesia sedang hancur-hancurnya kalau melihat situasi seperti itu karena antaraktor penegakan hukum ini kan tidak sinkron. Tambah lagi, yang harusnya mengawal pejabat tinggi kejaksaan ini kan kalau tidak polisi organ internal pengaman kejaksaan. Karena ini melibatkan polisi militer menjadi lebih rumit,” tambahnya.

Informasi atau pun spekulasi yang beredar berkaitan dengan penguntitan Densus 88 terhadap JAM Pidsus saatnya untuk dijelaskan kepada publik.

Sebuah teks tanpa diberikan konteks oleh otoritas seakan menyerahkan kepada publik dan pengamat untuk memberikan konteks atas informasi yang beredar. Publik berhak memberikan konteks atas sepenggal informasi yang terjadi.

Karut marut informasi seperti ini sama sekali tidak baik dan menciptakan situasi saling curiga.

Meski dalam suasana liburan, Presiden Jokowi atau paling tidak Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk tampil bersama di depan publik untuk menjelaskan: apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan Kejaksaan Agung dan penguntitan Densus 88 terhadap JAM Pidsus Febrie Adriansyah.

Jangan biarkan publik berspekulasi. Publik juga berhak tahu atas apa yang terjadi di kalangan penegak hukum. Semakin ditutupi, akan semakin banyak juga informasi yang bocor dan malah menambah runyam.

Sambil meneruskan liburan, sambil menantikan pula klarifikasi dari otoritas negeri ini. Semoga segera datang sehingga hidup menjadi lebih tenang.