Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anak Muda Tak Minat jadi Petani, Megawati: Apa Mau Impor Terus?

Kompas.com - 24/05/2024, 18:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menyatakan, pemerintah tidak bisa terus-terusan mengimpor pangan dari negara lain ketika berpidato dalam pembukaan Rakernas V PDI-P di Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Mulanya, Megawati menyampaikan saat ini pekerjaan sebagai petani tak diminati oleh anak muda, hanya orang-orang tua yang masih bekerja sebagai petani.

"Saudara-saudara tahu enggak sih, bahwa para petani kita itu, mbok pergi deh, temuin deh. Bahwa mereka itu sekarang karena merasa anak-anak mudanya tidak bisa memberi harapan kehidupan, maka enggak ada lho mulai berkurang yang mau jadi petani. Yang ada adalah tua-tua," kata Megawati, Jumat, dikutip dari YouTube PDI Perjuangan.

Baca juga: Sindir Utang Menumpuk, Megawati: Ayo Pikir, Bagaimana Bayarnya?

Megawati lantas mempertanyakan situasi pangan di Indonesia pada masa depan bila anak-anak muda tidak ingin menjadi petani.

Presiden kelimat Republik Indonesia ini mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa terus-terusan bergantung dengan impor pangan.

"Lalu bagaimana kalau enggak ada makanan karena enggak ada yang mau membuat, yaitu pertanian dan lain sebagainya, apa mau impor terus?" kata Megawati.

Baca juga: Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Ia pun mengingatkan suatu saat nanti bisa saja negara yang mengekspor pangan bakal berhenti mengekspor komoditas tersebut ke negara lain

"Padahal impor juga negara yang (asal) impornya itu bukanya nanti juga mikir wah nanti kalau kekurangan gimana dong?" ujar Megawati.

Megawati lalu meminta seluruh kader PDI-P untuk terus memperhatikan harkat dan martabat petani, nelayan dan buruh.

Ia menekankan, keberpihakan partai politik untuk kelompok tersebut tidak boleh dianggap sebatas slogan.

Baca juga: Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui Indonesia masih harus mengimpor beras, tetapi jumlahnya hanya sebagian kecil yakni tidak sampai 5 persen dari kebutuhan nasional.

Kuota impor beras sebelumnya ditetapkan mencapai 2 juta ton, kini ditambah 1,6 juta ton sehingga totalnya mencapai 3,6 juta ton.

Jokowi menuturkan, beras itu diimpor dari sejumlah negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang jumlahnya mencapai 280 juta orang.

"(Impor beras) Ada yang Vietnam, ada yang dari Thailand, ada yang dari Kamboja, Pakistan, harus impor beras," ujar Jokowi saat memberikan bantuan pangan beras 10 kilogram di di Kompleks Pergudangan Laende, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara pada 13 Mei 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com