Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebut Jokowi-Gibran Tak Diundang ke Rakernas karena Langgar Konstitusi

Kompas.com - 24/05/2024, 11:48 WIB
Vitorio Mantalean,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P mengungkapkan, Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming tidak diundang ke dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Jakarta, 24-26 Mei 2024 karena telah melanggar konstitusi.

Ketua Steering Committee Rakernas V PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyatakan, tindakan Jokowi dan Gibran yang melanggar konstitusi tidak sesuai dengan sikap partai yang kokoh melaksanakan konstitusi.

"Apabila ada di antara kita anggota partai yang kemudian melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDI-P. Karena sudah bertentangan, bukan hanya pada AD/ART partai, melainkan juga pada konstitusi negara," kata Djarot, Jumat (24/5/2024).

Baca juga: Tak Ada Jokowi, PDI-P Undang Menteri Sahabat di Pembukaan Rakernas

"PDI-P itu satu partai ideologis di mana Ibu Megawati Soekarnoputri (sebagai) ketua umum, selalu kokoh berdiri untuk menyuarakan kebenaran, untuk melaksanakan konstitusi dan ideologi," ujar dia.

Karena alasan itu, kata Djarot, maka PDI-P hanya mengundang kader-kader partainya. Diperkirakan, sekitar 2.160 kader PDI-P akan hadir dalam Rakernas V ini.

Di luar internal partai, ada sejumlah unsur yang dianggap sahabat partai, para cendekiawan, para akademisi, kelompok civil society, juga budayawan.

"Masyarakat prodemokrasi yang betul-betul berjuang menegakkan demokrasi yang jujur, adil, yang konstitusional, yang bermartabat," ucap Djarot.

Dalam kesempatan itu, Djarot juga membeberkan strategi PDI-P supaya tidak ada lagi kader yang "dicuri" jelang kompetisi elektoral, dengan Jokowi sebagai contohnya pada Pilpres 2024 lalu.

Baca juga: Jokowi Beraktivitas di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Djarot menegaskan, kader-kader yang akan maju pada Pilkada 2024 nanti bakal diberikan surat tugas dari PDI-P.

Menurut dia, hal itu bakal mencegah kader-kader itu "mencurikan diri" dalam kontestasi.

Sebelumnya, dalam Pilpres 2024, Jokowi disinyalir kuat mendukung Gibran yang maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Sementara, saat itu PDI-P sudah memutuskan mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Sikap Jokowi dan Gibran itu pun menjadi pertanyaan karena ayah dan anak itu meniti karir politiknya melalui PDI-P.

Prabowo-Gibran akhirnya menang Pilpres 2024 dengan perolehan 58,59 persen suara.

Perbedaan arah dukungan politik itu ditengarai menjadi penyebab retaknya hubungan antara Jokowi dan PDI-P yang semakin dipertegas dengan sikap PDI-P tidak mengundang Jokowi dalam rakernas kali ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com