Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilih Bungkam Usai Rapat dengan Komisi X DPR soal UKT, Nadiem: Mohon Maaf

Kompas.com - 21/05/2024, 14:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim bungkam dan seolah menghindari wartawan usai mengikuti rapat kerja (raker) Komisi X DPR yang membahas tentang kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan pendidikan tinggi disebut bersifat tersier oleh pejabat Kemendikbud, Selasa (21/5/2024) siang.

Pantauan Kompas.com, rapat Komisi X DPR bersama Mendikbud beserta jajaran selesai sekitar pukul 13.00 WIB.

Lima menit berselang, Nadiem terlihat keluar dari pintu sekretariat Komisi X. Itu diketahui bukan pintu keluar ruangan rapat.

Saat keluar, Nadiem terlihat dijaga oleh sejumlah pengawalnya.

Baca juga: Singgung Sejumlah PTN Terkait UKT, Kemendikbud: Justru UKT Rendah Tetap Mendominasi

 

Kemudian, Nadiem terlihat kebingungan dan hanya mengatupkan kedua tangannya saat dicecar oleh awak media terkait biaya UKT hingga pendidikan tinggi tersier.

"Mohon maaf, akan dijelaskan oleh Prof Abdul Haris," ujar Nadiem singkat.

Adapun Abdul Haris adalah Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ristek Kemendikbud-Ristek, yang juga hadir dalam rapat dengan Komisi X DPR RI tersebut.

Namun, awak media terus berusaha bertanya kepada Nadiem hingga ke anak tangga gedung Nusantara I.

Sayangnya, Nadiem tetap memilih bungkam dan masuk ke dalam mobil berwarna hitam yang telah menunggunya. Dia pun meninggalkan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Baca juga: Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Minta kenaikan UKT dibatalkan sementara

Sebelumnya, dalam rapat, Komisi X DPR mendesak Kemendikbud-Ristek membatalkan sementara kenaikan UKT.

Menurut Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, hal itu merupakan hasil rapat internal Komisi X yang digelar sebelumnya.

"Sebagaimana rapat internal kami, kami meminta kenaikan UKT ini untuk dibatalkan sementara ditangguhkan atau dibatalkan," ujar Huda.

"Kita ingin memastikan supaya teman-teman sudah melampaui deadline tidak bisa membayar UKT untuk dipastikan diafirmasi oleh pihak Kemendikbud untuk tetap bisa kuliah," katanya lagi.

Kemudian, Nadiem merespons permintaan tersebut dengan mengatakan bahwa kementeriannya akan menghentikan kenaikan UKT yang tidak wajar di sejumlah PTN.

Belakangan ini, memang tengah ramai diperbincangkan tentang Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menaikkan UKT yang wajib dibayar mahasiswa di setiap semester.

Baca juga: Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com