Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Usul "Money Politics" Dilegalkan, Ketua Komisi II DPR: 1 Rupiah Pun Harus Ditangkap

Kompas.com - 15/05/2024, 15:27 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menolak mentah-mentah usul anggota Komisi II DPR Fraksi PDI-P Hugua agar praktik money politics dalam kontestasi pemilu dilegalkan.

Doli menegaskan, politikus yang menerapkan money politics harus ditangkap.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat antara Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, Mendagri, dan DKPP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Mulanya, Doli bertanya kepada Hugua mengenai maksud dari usul money politics itu.

Hugua lantas menjelaskan bahwa serangan fajar sudah tidak berlaku lagi dalam Pemilu 2024 lalu.

"Maksudnya itu, serangan fajar, atau serangan tidak wajar. Karena tidak ada lagi serangan fajar sekarang. Serangan 3 hari terakhir. Jadi serangan wajar atau tidak wajar diwajarkan saja," ujar Hugua.

Baca juga: Di Hadapan KPU-Pemerintah, Politisi PDI-P Usul Money Politics Dilegalkan

Menurut Hugua, usulan money politics itu harus dibatasi dalam PKPU.

Misalnya, kata dia, biaya untuk serangan money politics itu hanya dibatasi selama 3 hari saja.

"Dilegalisasi saja. Mungkin namanya bukan money politic, tapi cost politic, silakan diatur-atur supaya... Hukum ini kan kata-kata. Begitu kira-kira," katanya.

Mendengar usulan Hugua itu, Doli menegaskan bahwa money politics Rp 1 pun harus ditangkap.

"Ya sebenarnya semangat kita ini mau ubah UU Pemilu, pokoknya mau 1 rupiah pun harus kena tangkap, Pak. Jadi apalagi PKPU," jelas Doli.

"Memang saya kira kita semua ini merasakan bahwa situasi pemilu kemarin tidak wajar lah bahasanya, Pak Hugua. Oleh karena itu, caranya kita harus perbaiki membuat aturan yang lebih kuat lebih keras supaya itu tidak terjadi," sambungnya.

Baca juga: Viral Bagi-bagi Amplop Gambar Banteng di Masjid, Wapres Maruf Amin: Money Politics Tak Boleh Dilakukan di Tempat Ibadah

Ditemui terpisah, Doli menekankan money politics tidak mungkin dilegalkan.

Dia menyebut DPR anti terhadap money politics dan moral hazard.

Menurutnya, politik di Indonesia haruslah berwibawa dan bersih dari praktik-praktik kotor.

Usulan Hugua

Sebelumnya, Hugua mengatakan, money politics seharusnya dibolehkan, namun tetap diatur batasannya dalam PKPU.

Hal tersebut Hugua sampaikan dalam rapat bersama KPU, Bawaslu, Mendagri, dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Hadir Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat ini.

"Berkaitan dengan kualitas pilkada nanti walaupun ini PKPU kita bicara tentang pendaftaran dulu dan seterusnya, tapi ini rentetan yang harus dipikirkan dari sekarang oleh KPU, Bawaslu, DKPP," ujar Hugua.

"Bahwasanya kualitas pemilu ini kan pertama begini. Tidak kah kita pikir money politics kita legalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu?" sambungnya.

Baca juga: Kasus Dugaan Money Politics, Bawaslu Nunukan Amankan Uang Rp 88,9 Juta

Menurut Hugua, money politics kini merupakan keniscayaan ini.

Dia menyebut, jika tidak melakukan money politics, maka tidak akan ada rakyat yang memilih.

"Jadi kalau PKPU ini istilah money politics dengan cost politics ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa, sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politics batas ini harus disemprit," jelas Hugua.

Hugua mengatakan, jika money politics tidak dilegalkan, maka selamanya politikus akan kucing-kucingan terus dengan pengawas pemilu.

Dia lantas menyatakan bahwa hanya saudagar yang ke depannya bertarung di pilkada, bukan negarawan dan politikus lagi.

"Karena enggak punya uang pasti tidak akan menang. Rakyat tidak akan memilih karena ini atmosfer kondisi ekosistem masyarakat," katanya.

Untuk itu, kata Hugua, money politics harus dilegalkan dengan batasan tertentu, misalnya seperti maksimal Rp 20 ribu, Rp 50 ribu, Rp 1 juta, atau Rp 5 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com