Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Kompas.com - 06/05/2024, 17:16 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, tak keberatan jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyatakan semua keputusan ada di tangan Prabowo sendiri.

“Kalau Demokrat sudah men-declare bahwa untuk keputusan partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga diserahkan kepada pemimpin koalisi, yaitu Prabowo Subianto,” ujar Herman pada Kompas.com, Senin (6/5/2024).

Baca juga: PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

Menurutnya, Prabowo pasti mempertimbangkan sejauh apa partai politik (parpol) yang bergabung memperkuat pemerintahan dan parlemen.

“Kan Pak Prabowo juga memiliki kalkulasi berapa kekuatan politik yang harus dibangun baik dalam KIM maupun di parlemen,” sebut dia.

“Sehingga, saya kira pertimbangannya kita serahkan kepada Pak Prabowo,” sambungnya.

Terakhir, ia menuturkan bahwa Demokrat tidak khawatir dengan pembagian kursi menteri dalam kabinet mendatang.

Herman juga meminta semua pihak tak mengganggu Prabowo soal formasi kabinet mendatang.

“Pak Prabowo pasti sudah punya formula dan hak prerogatif Pak Prabowo jangan diganggu oleh kepentingan kursi menteri. Biarkan Pak Prabowo yang memutuskan,” imbuh dia.

Baca juga: Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Diketahui PKS punya sejarah mendukung Prabowo dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.

Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy juga sudah melempar sinyal untuk bergabung bersama gerbong Prabowo.

Namun, saat ini PKS menjadi parpol yang belum dikunjungi maupun diajak Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahannya ke depan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan tak ada hambatan psikologis antara Prabowo dan Gerindra.

Pertemuan yang belum terlaksana, katanya hanya persoalan teknis semata.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik sempat menyatakan menolak PKS bergabung dalam gerbong Prabowo-Gibran.

Menurutnya, PKS sudah tak sejalan secara politis dan ideologis dengan Prabowo dan Gibran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com