Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Kompas.com - 06/05/2024, 13:51 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Indonesia masih kekurangan 29.000 dokter spesialis.

Menambah jumlah dokter spesialis butuh waktu lama, lantaran Indonesia hanya mampu memproduksi 2.700 dokter per tahun.

Hal ini dikatakannya dalam peluncuran program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama (PPDS RSPPU) di RSAB Harapan Kita, Jakarta Barat, Senin (6/5/2024).

"Masalah banyaknya dokter spesialis yang kurang. Salah satu penyebab kurang memang produksi dokter spesialis kita 2.700 per tahun, kebutuhan kita 29.000, 30.000. Jadi butuh waktu 10 tahun lebih dan itu terjadi terus setiap tahun," kata Budi, Senin.

Baca juga: Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Ia lalu membandingkan produksi dokter spesialis di Indonesia dengan Inggris.

Salah satu negara di benua Eropa itu mampu memproduksi sekitar 12.000 dokter spesialis per tahun, meski jumlah penduduknya lebih sedikit dibanding Indonesia.

Jumlah itu kata Budi, hampir 5 kali lipat dibandingkan produksi dokter spesialis per tahun di dalam negeri.

Budi bilang, besarnya perbedaan itu terjadi karena sistem yang dianut.

Adapun Indonesia berusaha untuk meningkatkan penciptaan dokter spesialis melalui program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan (hospital based) maupun berbasis universitas (university based).

"Itu sebabnya pada kali ini kebijakan K4 yang kita bikin kita membuka pendidikan berbasis rumah sakit dan kolegium, karena memang ini yang memang dilakukan, standar di seluruh dunia," ucap Budi.

Baca juga: Beratnya Pendidikan Dokter Spesialis Picu Depresi

Lewat program ini lanjut Budi, sebanyak 420 rumah sakit pendidikan di seluruh Indonesia akan mendampingi 24 fakultas kedokteran yang sudah melakukan pendidikan spesialis.

"Sehingga bukan hanya 24 (fakultas saja) yang bisa memproduksi, jadi ditambah lagi 420," bebernya.

Cara lainnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memberikan afirmasi bagi seluruh dokter umum yang ingin menjadi dokter spesialis di sejumlah daerah.

Lewat cara ini, distribusi dokter spesialis akan merata, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa dan kota besar.

"Karena memang akses dokter spesialis dari daerah sulit sekali untuk lulus masuk dan diterima, persentasenya sangat kecil. Oleh karena itu, kita melakukan program afirmasi kebijakan untuk rumah sakit pendidikan, kalau kita mendidik, afirmasinya diberikan ke mereka," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com