Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertolak ke Bandara Gorontalo, Sulawesi Utara (Sulut), Minggu (5/5/2024) dini hari, untuk meninjau calon lahan relokasi warga pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

"Saat ini, ada 301 keluarga yang akan segera direlokasi karena memang mereka selama ini berkehidupan di sekitar Gunung Ruang yang berpotensi terdampak secara langsung dari erupsi, sehingga keputusan pemerintah dalam rapat terbatas yang dipimpin Bapak Presiden Joko Widodo kita ingin merelokasi masyarakat tersebut agar lebih aman," kata AHY dalam keterangannya.

Baca juga: Terbang ke Sulut, AHY Cek Lokasi Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang

AHY bertolak ke Bandara Djalaludin, Gorontalo, karena Bandara Sam Ratulangi, Manado, masih ditutup akibat abu erupsi Gunung Ruang.

Dari Gorontalo, AHY akan menempuh perjalanan darat selama kurang lebih empat jam untuk sampai ke Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Sebagai informasi, pemerintah sudah menetapkan Desa Modisi ini sebagai lahan relokasi untuk permukiman warga pengungsi.

"Saya ingin meyakinkan apakah lahan yang dipersiapkan di Bolaang Mongondow Selatan ini sudah siap, statusnya sudah clean and clear karena kita berharap relokasi ini segera bisa dilakukan," tutur AHY.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan membebaskan tanah di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi tempat relokasi.

Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN bertugas memastikan tanah di lokasi relokasi tersebut berstatus clean and clear.

Baca juga: Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Setelah semua syarat administrasi pertanahan terpenuhi, pembangunan hunian masyarakat bisa dilakukan.

AHY menyatakan komitmennya untuk mempercepat proses administrasi pertanahan tersebut agar relokasi dan pembangunan infrastruktur bagi warga pengungsi bisa segera dilakukan.

"Pemerintah harus segera hadir untuk memastikan masyarakat yang terdampak itu mendapatkan kepastian. Kita harus memberikan rasa aman, rasa kepastian kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa segera kita follow up dengan langkah-langkah selanjutnya," tutup Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Sebagai informasi, sebelum terbang ke Gorontalo, Sabtu (4/5/2024) malam, AHY juga melakukan rapat koordinasi dengan Sekjen, para Dirjen terkait, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulut dan para Kepala Kantor Pertanahan terkait, untuk memastikan status tanah calon lahan relokasi.

Hasil rapat koordinasi itu langsung dikirimkan kepada Presiden sebagai laporan awal.