Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Kompas.com - 01/05/2024, 09:00 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan penghalang bagi PDI-P untuk berkoalisi dengan pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Menurutnya, selama Prabowo dan Jokowi masih mesra, maka selama itu pula PDI-P sulit masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Bagaimanapun, Jokowi ini tembok tebal yang akan menghalangi PDI-P berkoalisi dengan Prabowo," kata Adi dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, Selasa (30/4/2024).

Baca juga: Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Adi menjelaskan, hubungan antar elite harus dilihat dalam kans PDI-P berkoalisi dengan Prabowo.

Dia mengakui bahwa Prabowo memang tidak memiliki persoalan yang serius dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hanya saja, kata Adi, bukan tidak mungkin PDI-P mempertimbangkan bergabung dengan Prabowo usai pelantikan Prabowo sebagai presiden.

Adi menyebut bisa saja romantisme dan bulan madu antara Jokowi dan Prabowo berakhir ketika serah terima jabatan pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Tapi kalau Jokowi dan Prabowo baik-baik saja, tidak ada gejolak, tidak ada konflik, saya kira sulit bagi PDI-P untuk bergabung," kata Adi.

"Selama Jokowi mesra dengan Prabowo, sepanjang itu juga sulit saya bayangkan PDI-P akan bergabung. Tapi kalau hubungan Jokowi dan Prabowo wassalam, tak lagi mesra, bukan tidak mungkin PDI-P akan segera memutuskan langkah politiknya berupa seratus haluan dan dukung Prabowo," sambung Adi.

Baca juga: Relasi Politik Megawati, Prabowo, Jokowi

Selain faktor Jokowi, Adi juga menilai PDI-P sulit berkoalisi dengan Prabowo dalam waktu dekat karena menjaga suasana hati basis pemilih yang setia dengan mereka di Pilpres dan Pileg 2024.

"Saya kira kecenderungan (pemilih PDI-P) secara umum memang agak menolak dan bahkan keras ya bergabung dengan Prabowo," ujar Adi.

Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan Chico Hakim menilai, bukan hal aneh jika partainya tidak lagi menganggap Presiden Joko Widodo sebagai kader partai banteng.

Katanya, bagi PDI-P, loyalitas merupakan hal utama. Kesetiaan tersebut mestinya ditunjukkan dengan sikap tegak lurus kader terhadap partai pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“PDI Perjuangan mempunyai karakter yang salah satu yang diutamakan adalah kedisiplinan kader, kedisiplinan di internal kami itu sangat penting, kesetiaan, loyalitas,” kata Chico dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (26/4/2024).

Baca juga: Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Chico mengatakan, partainya berpisah dengan Jokowi karena berbeda pilihan pada Pilpres 2024. Sebab, Jokowi berada di pihak Prabowo Subianto yang menggandeng putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres.

PDI-P pun tak ingin mengeklaim pihak yang telah meninggalkan partainya sebagai kader, hanya karena pihak tersebut memenangkan kontestasi pemilihan.

“Kalau kami sudah berpisah lalu karena yang di pihak sana menang, kemudian kami mengatakan mereka masih kader kita karena kita ingin menjadi bagian dari pemenang itu, kan juga sangat hina,” ucap Chico.

Menurut Chico, sikap PDI-P ini merupakan respons yang wajar. Justru aneh jika PDI-P masih menganggap Jokowi, termasuk Gibran, sebagai kader setelah apa yang diperbuat oleh keluarga tersebut.

Chico menyebut, partainya ingin “move on” dari Jokowi dan Gibran dan melanjutkan agenda politik ke depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com