Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang Pendapat Rakyat untuk Keadilan Pemilu Presiden 2024 yang sempat terselenggara di Jakarta dan Jogjakarta pada Jumat pekan lalu menghasilkan 6 kesimpulan dan rekomendasi.

Salah satu kesimpulannya adalah menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo melanggar konstitusi melalui penyalahgunaan kuasa dengan turut campur dalam proses sebelum, saat dan setelah Pemilu.

Adapun Sidang Pendapat Rakyat digelar berdasarkan dugaan kuat bahwa Pemilu 2024 setidaknya memuat 5 jenis kejanggalan fundamental, yakni pelanggaran terhadap etika dan prinsip keadilan pemilu, pelanggaran terhadap prinsip netralitas pejabat negara dalam pemilu, serta penyalahgunaan kekuasaan melalui institusi negara dan sumber daya negara.

Lalu, pelanggaran netralitas penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, berintegritas serta efektif dan efisien; serta kejanggalan pengkondisian skenario satu putaran.

Baca juga: Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Sidang Pendapat Rakyat ini mendorong ketua dan anggota majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) harus mempertimbangkan keseluruhan suara-suara kritik masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan Presiden RI Joko Widodo yang telah melakukan pelanggaran etika politik.

"Sidang Pendapat Rakyat ini juga mendorong agar majelis hakim MKRI meminta pertanggungjawaban konstitusional dari Presiden Joko Widodo," kata Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto membaca kesimpulan dan rekomendasi secara daring, Minggu (21/4/2024).

Ia menyampaikan, dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilpres 2024, MK harus mengedepankan nilai dari konstitusi (UUD 1945); nilai etika, substansi dan keadilan dalam proses dan hasil Pemilu yang tidak hanya bersifat formalitas; serta kesetaraan dan keterwakilan warga negara yang terlibat dalam proses demokrasi Pemilu.

"Kemudian integritas yang anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); dan penegakkan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu," ucapnya.

Baca juga: Akademisi UGM Usul Pengadilan Rakyat, Moeldoko: Kita Negara Hukum, Jangan Diselesaikan dengan Cara Jalanan

Berikut ini 6 kesimpulan dan rekomendasi sidang yang diikuti oleh sejumlah tokoh tersebut, meliputi Prof. Ramlan Surbakti, Prof. Sulistyowati Irianto, Prof. R. Siti Zuhro, Dr. Sukidi, Dr. Busyro Muqoddas, Prof. Zainal Arifin Mochtar, Bambang Eka Cahya Widodo, dan Prof. Fathul Wahid.

1. Menyatakan bahwa segala upaya pengubahan hukum ketika telah masuk tahapan Pemilu adalah tindakan terlarang dan tidak dapat dibenarkan.

a. Segala bentuk pengubahan aturan mendadak dalam masa pemilu memuat konflik kepentingan dan melemahkan integritas pemilu.

b. Larangan ini dibutuhkan agar cara tersebut tidak berulang pada pemilu-pemilu berikutnya sehingga merusak sendi demokrasi dan integritas pemilu.

Baca juga: Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya People Tribunal

2. Menyatakan Presiden melanggar konstitusi melalui penyalahgunaan kuasa dengan turut campur dalam proses sebelum, saat dan setelah Pemilu.

a. Mengikat presiden pada satu aturan yang dapat membatasi modus manipulasi hukum pemilu, kesadaran pemilih, penghitungan suara, dan manipulasi pemilu yang memanfaatkan sumberdaya seperti anggaran publik dan institusi negara seperti kepolisian untuk mempengaruhi pemilih.

b. Mencegah instrumentalisasi institusi TNI/Polri dan ASN dalam Pemilu untuk mempengaruhi pemilih atas pilihannya lewat segala bentuk persuasi, transaksi materil maupun nonmaterial.