Menteri Investasi Lapor Presiden, Pabrik "EV Battery" di Karawang Siap Diresmikan Bulan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, pabrik baterai mobil listrik (electric vehicle battery/EV battery), PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, siap diresmikan bulan depan.

Perkembangan pembangunan pabrik itu menjadi salah satu topik yang dilaporkannya kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini.

"Tadi saya laporkan beberapa proyek yang siap untuk diresmikan. Baterai mobil di Bekasi, Karawang itu akan diresmikan bulan depan," kata Bahlil usai menemui Jokowi di Istana, Senin (8/5/2024).

Baca juga: Pabrik Baterai Mobil Listrik Pertama di Indonesia Segera Beroperasi

Dia menuturkan, pabrik yang bakal diresmikan itu mulai memproduksi baterai mobil listrik pada Mei 2024. Untuk tahap pertama, pabrik baterai listrik itu berkapasitas 10 Giga Watt (GW).

Adapun 3-4 bulan lalu, Presiden Joko Widodo sudah melakukan kunjungan untuk mengecek kesiapan peresmian tersebut.

"Jadi ini adalah tahap pertama 10 giga, selanjutnya akan dibangun 20 giga tahap kedua," ucapnya.

Di sisi lain, ia juga melaporkan pembangunan atau groundbreaking pabrik Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) di Maluku Utara.

"Termasuk beberapa proyek-proyek lain termasuk pabrik kaca yang akan diresmikan di tahun ini juga. Mungkin di bulan juni di Batang," jelasnya.

Baca juga: Apple PHK 600 Karyawan, Imbas Proyek Mobil Listrik?

Lebih lanjut Bahlil mengatakan, pemerintah akan kembali mendorong percepatan investasi asing ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil pemilu presiden (Pilpres) 2024.

Bahlil menyebut, realisasi investasi asing ke IKN bukan dihitung saat ada komitmen menanamkan modal di kawasan ibu kota baru. Melainkan dihitung berdasarkan proyek yang dibangun.

"Untuk investasi asing yang sudah berkomitmen memang sudah banyak. Tapi realisasinya dalam waktu pasca Pilpres itu belum terimplementasi. Jadi mungkin tunggu MK penetapan KPU baru kami akan dorong percepatan realisasinya di IKN," sebut Bahlil.