Sri Mulyani: Pemerintah Beri Ruang Fiskal untuk Program Makan Siang Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah memberi ruang fiskal untuk program pemerintahan selanjutnya, termasuk makan siang gratis.

Hal ini dikemukakannya selepas rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo membahas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEK PPKF) dalam RAPBN 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Namun, ruang fiskal itu perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran, termasuk estimasi defisit fiskal.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Kunjungan Kerja dan Bagi-bagi Bansos Jokowi Pakai Dana Operasional Presiden

Hal ini dilakukan agar kepercayaan pasar dan peringkat Indonesia di lembaga pemeringkat kredit internasional (rating agency) tetap terjaga.

"Karena masih di dalam program besar atau pagu besar, itu yang kita lakukan prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan. Namun tetap di dalam konteks makronya dan fiskalnya," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas, Jumat.

Ia mengatakan, postur APBN tahun depan juga akan dikomunikasikan dengan pemerintahan baru, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Tujuannya, pemerintahan baru mampu mulai menjalankan program-program prioritasnya sejak di awal tahun kepemimpinan.

Komunikasi itu, kata Sri Mulyani, tetap menjaga proses politik secara benar agar tidak menimbulkan konflik atau persepsi negatif publik.

"Karena ini sifatnya masih merupakan transisi krusial maka kami akan melakukan penajaman terhadap berbagai desain postur APBN 2025, namun tetap menjaga proses politik secara proper, secara baik, sehingga tidak menimbulkan persoalan maupun persepsi, maupun dari sisi legitimasi dari proses penyusunan APBN itu sendiri," ujar dia.

Baca juga: Sri Mulyani Dicecar 2 Hakim MK Alasan Penyesuaian APBN Dilakukan Awal Tahun

Wanita yang karib disapa Ani ini menuturkan, pemberian ruang fiskal terhadap program prioritas termasuk makan siang gratis turut memperhatikan keputusan sidang gugatan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Intinya, kata dia, pemerintah sepakat untuk menjaga defisit anggaran di tahun 2025 di bawah 3 persen sebagai bentuk disiplin fiskal (fiscal prudence).

"Dari sisi transisi masih menunggu sampai dengan Oktober (2024), namun di satu sisi kita juga melihat keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian melihat kepada proses politik, namun persiapan APBN tetap dilakukan," ucap Sri Mulyani.