Bunuh Diri Jadi Ancaman bagi Kelas Menengah

KASUS bunuh diri berturut-turut menyeruak di berbagai media dari tahun lalu. Bahkan kejadian terakhir yang menjadi headline, dilakukan oleh satu keluarga secara bersamaan lompat dari gedung tinggi.

Kondisi ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kondisi ini perlu dijadikan titik tolak kebijakan pencegahan, supaya tidak menjadi beban menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagai pijakan awal terdapat tiga catatan statistik yang bisa didalami, yaitu data lokasi kejadian, kejadian tahun terakhir, data perilaku potensi, serta profil penduduk yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya.

Bukan sekadar angka statistik

Statistik bunuh diri bukan sekadar angka, karena bunuh diri telah menghantui negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Menurut catatan WHO, pada publikasi Suicide worldwide in 2019: Global Health Estimates menunjukkan 77 persen kematian akibat bunuh diri terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang 88 persen didominasi remaja.

Di Indonesia, ada tiga catatan penting yang layak menjadi perhatian, yaitu lokasi, korban, dan karakteristik seseorang yang ingin mengakhiri hidup.

Pertama, data Potensi Desa (Podes) memberikan gambaran pada tahun 2021 ada sebanyak 3.058 desa/kelurahan yang menjadi lokasi bunuh diri.

Lima provinsi yang menjadi lokasi bunuh diri terbanyak di Jawa Timur sebanyak 418 desa/kelurahan, Jawa Tengah 395 desa/kelurahan, Jawa Barat 222 desa/kelurahan, Sumatera Utara 207 desa/kelurahan, dan Nusa Tenggara Timur 145 desa/kelurahan. Lokasi ini termasuk upaya percobaan bunuh diri.

Kedua, data korban kejadian bunuh diri tahun 2023 yang ditangani aparat mengalami peningkatan.

Berdasarkan data Pusiknas Polri, korban bunuh diri meningkat hampir 100 persen dari 24 korban pada tahun 2022 menjadi 42 korban pada periode Januari hingga Mei 2023.

Parahnya 41 kasus bunuh diri terjadi selama masa Idul Fitri. Tak berhenti sampai di sini, hingga Oktober 2023 mencapai lebih dari 900 kasus.

Setiap Lebaran, tekanan finansial bagi perantau sangatlah tinggi. Terbukti, 77,27 persen dari jumlah total korban adalah berjenis kelamin laki-laki yang sudah bekerja.

Ketiga, potensi seseorang yang berpikir untuk bunuh diri. Data hasil survei pengukuran tingkat kebahagiaan (SPTK) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014, 2017, dan 2021 tepat puncaknya kasus Covid-19.

Hasilnya, ada 0,2 persen atau lebih dari 100.000 rumah tangga yang anggotanya menyatakan sering atau sangat sering terlintas pikiran untuk mengakhiri hidup, di mana 53,40 persen di antaranya tinggal di perkotaan.

Dari sisi gejala (simtom), seseorang yang terlintas untuk mengakhiri hidup atau ingin bunuh diri memiliki tekanan mental.

Data SPTK 2021 menunjukkan, 41,4 persen sering atau sangat sering merasa cepat lelah secara berlebihan, 32 persen mengalami gangguan tidur, 30,3 persen mengalami sakit kepala, 26,4 persen merasa gugup, tegang, cemas, atau gelisah berlebihan, 24 persen merasa kesepian meskipun di tengah keramaian, serta 20,5 persen mengalami gangguan pola makan.

Dari sisi perilaku sosial, seseorang yang ingin bunuh diri merasa terasing dari komunitas. Hasil SPTK 2021 menunjukkan, terdapat 51,9 persen yang jarang atau sangat jarang melakukan kegiatan bersama keluarga, 15,6 persen sering tidak akur dengan anggota keluarga, 14,4 persen merasa tidak punya sahabat, 13,4 persen merasa ditinggalkan komunitasnya, serta 13 persen merasa terasing dari komunitasnya.

Parahnya, upaya bunuh diri berasal dari riak permasalahan keluarga, teman, kolega, komunitas, dan masyarakat.

Dari sisi lingkungan, seseorang yang ingin bunuh diri sering dijumpai di rumah kontak/sewa atau bebas sewa.

Hasil SPTK 2021 menunjukkan, terdapat 16,8 persen tinggal di rumah kontak/sewa atau bebas sewa, 29,7 persen tinggal di rumah dengan dinding terluas berupa kayu/bambu, kemudian 10 persen lantai terluas berupa bambu dan tanah, jenis bahan bakar memasak 24,8 persen arang/briket/kayu bakar, serta 22 persen rumah rusak sedang atau berat.

Dari sisi ekonomi, seseorang yang ingin bunuh diri sebagian besar tidak punya tabungan. Hasil SPTK 2021 menunjukkan, terdapat 50,9 persen tidak menabung, 85,4 persen tidak memiliki jaminan hari tua, 65,18 persen memiliki pendapatan di bawah tiga juta per bulan, 51,9 persen pendapatan tidak mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari, 21,9 persen meminjam atau minta bantuan untuk menutup kekurangan pendapatan.

Kondisi-kondisi ini sejalan dengan catatan WHO sekaligus beberapa kasus bunuh diri yang terungkap yang dipicu masalah ekonomi.

Padahal, sebagai penyeimbang hidup, pemerintah mendorong berbagai potensi wisata sesuai dengan amanah UU No. 9/2009.

Menurut publikasi Statistik Objek Daya Tarik Wisata 2022, tercatat sebanyak 2.930 tempat wisata yang tumbuh 14,32 persen dibanding tahun 2021.

Tarif objek wisata pun terjangkau, seperti di 258 objek wisata tarifnya kurang dari Rp 5.000, 338 unit objek wisata memiliki tarif antara Rp 5.001 hingga Rp 20.000, terbanyak 1.817 unit usaha memiliki tarif Rp 21.000 hingga Rp 50.000, serta 517 unit usaha wisata memiliki tarif lebih dari Rp. 50.000.

Sayangnya, banyaknya daya tarik wisata ini tak menarik bagi mereka yang mengalami tekanan mental.

Ancaman bagi Kelas Menengah

Bagi seseorang yang ingin bunuh diri, tempat wisata bukan tempat yang menenangkan. Karena, gambaran SPTK 2021, sebanyak 76,6 persen waktu luang mereka gunakan untuk nonton tv/video/bioskop. Sehingga, tayangan penyemangat hidup jauh lebih penting dibanding drama beban hidup.

Bagi kelas menengah, dinamika ekonomi hingga kenaikan harga kebutuhan pokok, menambah tekanan tersendiri. Sementara, kemewahan hidup di kota menjadi norma kesuksesan era modern.

Hal ini diperparah tidak adanya keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan sosial, dan multitasking dapat mengkapitalisasi stres berlebihan.

Akumulasi beban muncul saat dilakukan upaya menenangkan diri di tempat hiburan, bioskop, game online, dan hiburan perkotaan lainnya.

Masalah menjadi rumit saat pengeluaran tambahan justru ditopang oleh pinjaman online, judi online, hingga investasi ilegal yang membuat riak keluarga.

Tekanan mental semakin parah saat beban ganda untuk menghidupi anak dan orangtua. Ekspektasi kesuksesan ditunggu orangtua di kampung halaman, bukan lagi ambisi pribadi.

Tak heran jika tahun lalu kasus bunuh diri banyak terjadi saat periode Idul Fitri. Bahayanya, mereka di usia produktif yang tergambar dari data SPTK sebesar 76,1 persen usia 25-65 tahun.

Saking pentingnya upaya pencegahan bunuh diri, lembaga internasional The International Association for Suicide Prevention (IASP) didirikan sejak 1961 didedikasikan untuk mencegah bunuh diri dan perilaku bunuh diri. Targetnya, mengurangi kematian akibat bunuh diri, yaitu sesuai target SDGs poin 3.4.2.

Sekarang, kehidupan masyarakat modern yang hyper kompleks membawa kelas menengah terpedaya kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, urbanisasi.

Kebijakan pencegahan bunuh diri perlu segera dimulai, supaya pemerintah tidak mengakumulasi beban mental kelas menengah yang justru merugikan bangsa ini.