Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Sudah Dengar Perolehan Suaranya Dikunci Maksimal 17 Persen sejak Sebelum Pemilu

Kompas.com - 08/03/2024, 15:09 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku sudah mendengar isu yang menyebut perolehan suara pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal dikunci di bawah 17 persen sejak sebelum hari pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Mahfud pun tidak mau berkomentar lebih lanjut mengenai kabar tersebut dan mempersilakan masyarakat untuk memberi penilaian sendiri.

"Ya biar diolah oleh masyarakat lah ya, itu kan sudah lama, wong sebelum pemilu kan sudah ada, sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada," kata Mahfud di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Baca juga: Hasto Sebut Ada Algoritma yang Kunci Suara Ganjar-Mahfud Mentok di 17 Persen

Mahfud menyampaikan ini merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut bahwa ada algoritma yang mengunci supaya perolehan Ganjar-Mahfud tidak bisa lebih dari 17 persen.

Mahfud mengatakan, angka tersebut sesuai dengan isu yang pernah ia dengar sebelum hari pemungutan suara lalu.

"Sudah dikunci sekian dan angkanya persis tinggal nanti pembuktiannya saja," kata dia.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun membuka peluang membawa dugaan kecurangan tersebut saat mengajukan gugatan hasil pemilu ke MK maupun hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Dilihat saja nanti," ujar Mahfud.

Baca juga: Sosok yang Laporkan Ganjar ke KPK Ternyata Pengurus PSI

Sebelumnya, Hasto menyebutkan, ada algoritma yang menyebabkan suara pasangan Ganjar-Mahfud maksimal sebesar 17 persen.

Ia mengatakan, sistem tersebut terlihat oleh tim Informasi Teknologi (IT) mereka.

"Kami banyak bertemu dengan pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental, misalnya dimasukkannya suatu algoritma untuk nge-lock perolehan Pak Ganjar itu hanya maksimum 17 persen," katanya di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Kamis (7/3/2024).

Terdapat juga program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya diberikan akses kepada orang-orang tertentu saja.

Atas peristiwa kecurangan itu, Hasto menilai perlu ada audit forensik untuk mengungkap kecurangan yang terjadi dalam penghitungan pemilu 2024.

"Ini yang akan kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Nasional
Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Nasional
Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Nasional
Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

Nasional
Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Nasional
Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

Nasional
Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Nasional
Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Nasional
Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Nasional
Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Nasional
Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com