Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekapitulasi Dilanjut, Terkuak Sebab Kejanggalan Suara PSI di Taipei

Kompas.com - 04/03/2024, 18:29 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilu di Taipei yang sempat terhenti untuk menyelidiki kejanggalan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akhirnya kembali berlanjut dan berhasil menemukan duduk perkara.

Rapat tersebut sebelumnya diskors pada Senin (4/3/2024) subuh, karena adanya kelebihan 5 suara pada PSI yang ditemukan oleh saksi PDI-P pada suat suara di Pos 001.

KPU dan PPLN Taipei, subuh tadi, sempat mengulang kembali penghitungan berdasarkan turus dan mendapatkan perolehan suara PSI mestinya 50, tetapi di kolom total perolehan suara justru tertulis "lima lima" (55).

Baca juga: Rekapitulasi Suara Taipei: Prabowo-Gibran Menang Telak, 71,8 Persen Surat Suara Tak Terpakai

Dalam rapat lanjutan pada Senin sore, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, memutuskan bahwa mereka akan menggunakan penghitungan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Taipei sebagai pembanding.

PPLN Taipei kemudian menyampaikan penjelasan. Bahkan, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pos 001 Taipei, Fiorellyn, juga dihadirkan secara daring untuk memberi penjelasan.

Salah hitung dan dihitung ulang

Dalam penjelasannya, Fiorellyn berulang kali meminta maaf karena masalah tersebut membuat rapat molor berjam-jam.

Ia menjelaskan, mulanya, petugas KPPS Pos 001 menghitung surat suara mulai 17 Februari 2024 pukul 09.00 waktu setempat. Penghitungan suara baru beres pukul 21.30.

Baca juga: Ada Dugaan Kejanggalan Suara PDI-P dan PSI, Rekapitulasi Suara Taipei Buntu

 

KPPS kemudian memberi formulir C.Hasil salinan ke meja check out PPLN untuk dilakukan verifikasi hasil hitung menggunakan Microsoft Excel dalam rangka untuk memastikan tidak terjadinya kesalahan penghitungan oleh KPPS.

Dalam pengecekan, ditemukan surat suara sah dan tidak sah dalam hitungan Excel tidak sesuai dengan apa yang dituliskan oleh KPPS, sehingga PPLN meminta KPPS untuk melakukan pengecekan ulang.

"Saat itu kami juga bingung, lho kok bisa ada selisih," ujar Fiorellyn.

Lantaran surat suara Pileg DPR RI sudah ditumpuk dan sulit dicek per partai, maka KPPS Pos 001 Taipei menghitung ulang suara caleg dalam 447 surat suara yang ada.

Baca juga: Bawaslu DKI Proses Pelanggaran Pemilu oleh KPU yang Kirim Surat Suara ke Taipei Sebelum Waktunya

Mereka menuliskan ulang turus untuk menghitung suara menggunakan bantuan kertas HVS berukuran kuarto, karena formulir C.Hasil plano sudah terisi penuh oleh hasil penghitungan suara awal.

Setelah melakukan hitung ulang, KPPS kemudian menyalin turusnya ke formulir C.Hasil salinan.

"Setelah kembali dari proses verifikasi. KPPS Pos 001 memperbaiki plano yang sebelumnya masih terdapat salah hitung. Tetapi dalam prosesnya, KPPS Pos 001 hanya mengganti pada bagian angka (total) saja, tanpa memperbaiki bagian turus," ungkap Ketua PPLN Taipei, Fadillah Ahdiyat.

Fiorellyn mengaku faktor kelelahan menjadi penyebab luputnya mereka memperbaiki turus.

Baca juga: Surat Suara Dikirim Lebih Awal di Taipei, Jokowi: Karena Tahun Baru, Khawatir Kantor Pos Tutup Lama

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Belum Lirik Kaesang untuk Cagub Jakarta, Fokus Cari Cawagub

Demokrat Belum Lirik Kaesang untuk Cagub Jakarta, Fokus Cari Cawagub

Nasional
Hasto Sebut Megawati Tidak Fit karena Kurang Tidur

Hasto Sebut Megawati Tidak Fit karena Kurang Tidur

Nasional
Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Nasional
Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Nasional
Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Nasional
Diksi 'Ancaman Keamanan' dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Diksi "Ancaman Keamanan" dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Nasional
Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Nasional
Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Nasional
Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Nasional
KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Nasional
Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Nasional
Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com