Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Setelah Pemilu, Investor Tak Tunggu-tunggu Berinvestasi di IKN

Kompas.com - 29/02/2024, 23:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, para investor tidak lagi menunggu-nunggu untuk menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut dia, hal itu menunjukkan optimisme investor terhadap IKN.

"Saya melihat optimisme setelah pemilu kemarin, (investor) menjadi tidak nunggu-nunggu (berinvestasi di IKN) dan kini langsung semuanya akan kita atur ground breakingnya tetap sesuai dengan ekosistem yang ingin kita bangun," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di kawasan IKN pada Kamis, sebagaimana dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi Akan Berkantor di IKN jika Jalan Tol dan Airport Jadi

Adapun pada Kamis ini, Presiden melakukan groundbreaking untuk klaster industri keuangan di IKN.

Di antaranya untuk bank Mandiri, bank BNI, dan Bank BRI.

Groundbreaking kali ini merupakan yang kelima kalinya dilakukan di IKN oleh Presiden Jokowi.

Presiden juga menyebutkan, di IKN saat ini mulai dipadati pembangunan berbagai proyek investasi.


Sehingga apabila dilihat di peta kawasan IKN, penampakannya sudah mulai padat dengan titik-titik groundbreaking.

"Ini saya tunjukkan mungkin (sambil menjelaskan dengan peta). Ini sudah padat sekali kalau kita lihat yang sudah titik-titiknya sudah padat sekali. Istananya sini," kata Jokowi.

"Tapi yang lebih padat sebetulnya di IKN barat, hanya ini belum, titik-titiknya belum ditunjukkan di sini. Tapi ini yang paling padat nantinya, dalam dua, tiga bulan ini akan paling padat di sini (IKN bagian barat)," ucap dia.

Presiden menuturkan, dengan adanya groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan berbagai gedung di IKN menunjukkan minat investasi yang terus ada.

Baca juga: Jokowi Klaim Minat Investasi di IKN Tinggi, Banyak Investor Antre

Bahkan, menurut dia, banyak investor yang sudah mengantre untuk pelaksanaan groundbreaking.

Hanya saja, saat ini pemerintah masih mengatur di mana lahan yang sudah tersedia sebagai lokasi investasi.

"Kemudian kawasannya di mana, agar ekosistem ini segera terbentuk. Sehingga kota menjadi hidup. Kalau yang ngantri yang diberi ini terus yang lain tidak, kan nanti ekosistemnya tidak terbentuk," ungkap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Nasional
Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Nasional
Putusan MA Diprediksi Bisa Semakin Menguatkan Dinasti Politik Jokowi

Putusan MA Diprediksi Bisa Semakin Menguatkan Dinasti Politik Jokowi

Nasional
Kecurigaan Publik Putusan MA Muluskan Jalan Kaesang Dinilai Wajar

Kecurigaan Publik Putusan MA Muluskan Jalan Kaesang Dinilai Wajar

Nasional
Jokowi Resmikan Ruas Tol Seksi Bangkinang-XIII Koto Kampar dan 10 Jalan Daerah di Riau

Jokowi Resmikan Ruas Tol Seksi Bangkinang-XIII Koto Kampar dan 10 Jalan Daerah di Riau

Nasional
Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, PSI: Warga Rindu Pemimpin Muda

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, PSI: Warga Rindu Pemimpin Muda

Nasional
Ramainya Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende Jelang Hari Lahir Pancasila

Ramainya Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende Jelang Hari Lahir Pancasila

Nasional
Pansel Diminta Coret Capim KPK yang Buruk, Jangan Sampai Lolos ke DPR

Pansel Diminta Coret Capim KPK yang Buruk, Jangan Sampai Lolos ke DPR

Nasional
Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Nasional
Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Nasional
Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Nasional
4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Nasional
Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang Jadi Cagub

Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang Jadi Cagub

Nasional
Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com