Curhat Sering Dikritik Pers, Jokowi: Ada Gambar Wajah Saya Aneh-aneh di Sampul Media, Cucu Saya Komplain

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal dirinya yang kerap menjadi sasaran kritikan tajam oleh insan pers dan media massa.

Salah satu bentuk kritikan adalah wajahnya yang digambarkan lewat karikatur di sampul media.

Menurut Jokowi, dalam sampul tersebut wajahnya kerap digambar dalam rupa yang 'aneh-aneh'.

"Saya juga sering dikritik tajam, ada gambar wajah saya yang unik-unik, yang aneh-aneh di sampul media, di sampul majalah, di media sosial ramai sekali," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Ancol, Jakarta Utara pada Selasa (20/2/2024).

Baca juga: Sebut Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Biasa dalam Politik, Mahfud: Yang Penting Demokrasi Dijaga

Namun, Kepala Negara mengatakan, bentuk kritik semacam itu tidak menjadi soal baginya.

Hanya saja, Presiden Jokowi menyebut cucunya menyampaikan komplain atas gambar-gambar tersebut.

"Tidak apa-apa. Tidak masalah buat saya. Tapi cucu saya komplain," kata Jokowi.

"'Mbah wajahnya mbah kok digambar jadi jelek banget'," ujarnya menirukan perkataan cucunya yang disambut tawa hadirin.

Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat yang dilakukan para insan pers.

Baca juga: Jokowi: Perpres Publisher Rights Tak Berlaku untuk Konten Kreator

Presiden pun menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional 2024 kepada seluruh insan pers Indonesia.

Kepala Negara berterimakasih karena wartawan dan media yang secara konsisten menemani masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan pers yang secara konsisten menemani masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi," kata Jokowi.

"Saya berterima kasih kepada pers yang turut mengawal Pemilu (pemilihan umum) 2024 yang baru saja kita jalani," ujar mantan Wali Kota Solo ini melanjutkan.

Baca juga: Jokowi: Perpres Publisher Rights Bukan untuk Kurangi Kebebasan dan Atur Konten Pers