Jalan Terjal Partai Kabah

TAK ada yang lebih mengkhawatirkan melihat hitung cepat Litbang Kompas per Jumat (16/2/2024) pukul 11.45 WIB mengenai pergeseran suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berada di bawah 4 persen, batas bawah parliamentary threshold (PT) dalam Pemilu Legislatif 2024.

Sementara suara yang telah masuk dalam data Litbang Kompas sudah mencapai 98,25 persen, sulit untuk tidak mengatakan bahwa bayang-bayang jalan terjal menunggu nasib partai yang dikenal dengan sebutan Partai Kabah itu.

PPP merupakan salah satu dari tiga partai (PDI-P dan Golkar) yang menjadi partai tertua dalam percaturan kontestasi politik tahun ini.

PPP lahir pada 5 Januari 1973 dari fusi partai-partai Islam masa Orde Baru, yakni Partai Nadhlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

PPP bersamaan dengan PDI-P pada masa Orde Baru menjadi corong perlawanan terhadap pemerintah, sementara Golkar duduk nyaman di kursi pemerintahan Soeharto.

Ketika hitung cepat menempatkan PPP berada di angka 3,9 persen, pada saat yang sama, hitung cepat Litbang Kompas menempatkan PDI-P sebagai partai teratas dengan suara 16,25 persen, Golkar di posisi kedua dengan persentase 14,62 persen.

Para elite PPP sepertinya tak belajar dari kawan lamanya, PDI-P dan Golkar, dalam mempertahankan elektoral partai.

Pada 2022, Litbang Kompas telah menerbitkan serangkaian laporan mengenai tren penurunan suara PPP dalam 10 kali pemilihan umum.

Pada Pemilu 2019 saja, PPP hanya meraih suara 4,25 persen, terpaut 0,52 persen dari batas bawah parliamentary threshold. Suara ini mengakibatkan PPP kehilangan 20 kursi, hanya menyisakan 19 kursi di DPR-RI serta membuat partai terpuruk menjadi papan kelas bawah.

Segregasi internal dan kualitas kepemimpinan

Masa depan suram Partai Kabah dipicu banyaknya residu masalah internal di tubuh partai, yang sering kali tidak diseriusi oleh elite-elite partai.

Saat penentuan capres dan cawapres, elite-elite PPP masih terlihat gamang dalam membangun koalisi. Masuknya Sandiaga Uno dari partai lain ke PPP tampaknya hanya menjadi solusi jangka pendek untuk mencari akses logistik kepartaian dan peningkatan bargaining position kepada sekutu terdekatnya PDI-P.

Pun, ketika Sandiaga Uno menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, suara partai dalam hitung cepat tidak mencerminkan hasil yang baik. Bahkan, cenderung tidak memberikan efek apapun.

Segregasi lain yang menjadi residu juga disumbang dua klaster besar. Klaster elite yang tidak dewasa. Dimulai dari dualisme kepemimpinan di masa Suryadharma Ali hingga perpecahan teras partai di masa Suharso Monoarfa.

Hal ini kemudian diperparah dengan ditangkapnya Suryadharma Ali oleh KPK dalam kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji pada 2014, disusul OTT KPK kepada Ketua PPP Romahurmuzy di Surabaya karena kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada 2019.

Klaster selanjutnya adalah suara akar rumput yang sering kali tidak sejalan dengan pimpinan pusat.