Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapkan 1,6 Juta Saksi di TPS, PDI-P: Yang Akan Curang Sebaiknya Hati-hati

Kompas.com - 11/02/2024, 21:04 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 1,6 juta saksi di tempat pemungutan suara (TPS) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Saksi akan disebar sebanyak dua orang untuk setiap TPS.

"Saksi telah kami persiapkan secara sistematik. Ada sekurang-kurangnya 1,6 juta saksi lebih yang telah kami latih. Jadi di setiap TPS ada 2 saksi, satu saksi (untuk) pemilihan legislatif (pileg), satu Pilpres," ujar Hasto di Cemara 19, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024).

"Di luar itu, di lingkaran kedua itu ada saksi dari partai politik pengusung Ganjar-Mahfud dan juga para relawan," tuturnya.

Baca juga: Masa Tenang Sebelum Pencoblosan 14 Februari, Ganjar Berdoa, Mahfud MD Umroh

Selain itu, menurut Hasto pihaknya juga mengajak masyarakat dan pegiat pemilu yang memantau rekapitulasi suara lewat berbagai aplikasi seperti Kawal Pemilu, Jaga Pemilu dan sebagainya.

Dengan persiapan saksi yang lebih matang dan sistematis ini, Hasto kemudian mengingatkan agar tidak ada potensi kecurangan dalam pemilu nantinya.

"Dengan deployment dari seluruh saksi yang sudah dipersiapkan dan dilatih maka bagi mereka yang akan melakukan kecurangan sebaiknya berhati-hati, karena akan berhadapan dengan saksi-saksi kami yang militan," tegas Hasto.

"Saksi-saksi kami yang berani menerjang hambatan apa pun bagi pihak-pihak yang mau melakukan kecurangan. Dan Satgas Ganjar-Mahfud juga di-standby-kan. Karena satgas tersebut sudah melakukan deklarasi anti money politic dan anti intimidasi di GBK. Mereka akan mengawal para saksi kami," jelasnya.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil: Kecurangan Pemilu Mencakup Penyalahgunaan Kekuasaan Negara di Berbagai Level

Lebih lanjut Hasto menjelaskan, PDI-P juga sudah memitigasi berbagai potensi kecurangan.

Salah satunya ketika mendekati pukul 12.00 dan sudah dibuka waktu memilih bagi warga yang tidak terdaftar dalam DPT di TPS setempat tetapi berhak memilih.

Dalam kondisi itu, warga bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan surat keterangan pindah memilih dan kartu identitas.

"Maka management surat suara ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tidak disalahgunakan.

Di berbagai wilayah laporan dari rapat commander calls yang kami lakukan tadi pagi muncul berbagai gerakan-gerakan untuk memindahkan suara dari partai-partai tertentu dipindahkan ke partai yang belum lama muncul yang dekat dengan kekuasaan," jelas Hasto.

Baca juga: PDI-P Ingatkan Jokowi Sadar Diri dan Tak Terlena Orang di Sekelilingnya

Sebagaimana diketahui hari pemungutan suara Pemilu 2024 akan jatuh pada Rabu, 14 Februari 2024.

Pemilu kali ini digelar bukan hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com