Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Jokowi Waspadai Pihak di Sekelilingnya, PDI-P: Jangan Terlalu Percaya, Bisa Kecewa

Kompas.com - 09/02/2024, 06:38 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun meminta Presiden Joko Widodo tak terlalu mempercayai orang-orang di sekelilingnya saat ini.

Baginya, belum tentu pihak-pihak yang mendukung langkah politiknya saat ini bakal tetap ada saat jabatan Jokowi berakhir pada Oktober 2024.

“Pak Jokowi orang yang saya pernah berjuang sama-sama. Jelek-jelek begini pernah jual mobil untuk perjuangkan dia untuk jadi Gubernur DKI Jakarta. Di tangan saya ini, ikut tanda tangan rekomendasi dia jadi Gubernur DKI Jakarta,” tutur Komarudin dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Kamis (8/2/2024).

“Waktu itu Pak Taufik (Kiemas) tidak mau. Ini saya masih harap sekali dia jangan terlalu percaya orang-orang ini. Saya khawatir, dia besok kecewa,” sambung dia.

Baca juga: PDI-P Ingatkan Jokowi Bisa Ditinggal Koalisi Prabowo-Gibran Usai Lengser

Menurutnya, kawan sejati bukan orang yang gemar memberi pujian untuk Jokowi.

Tapi, mereka yang selalu siap berjuang bersama dan juga memberikan kritik.

“Sudah. Jadi kau itu dielu-elukan, disenangi orang itu karena kau punya jabatan, punya kekuasaan. Tapi habis itu biasa, semua akan pergi. Mungkin yang kau benci saat ini bisa jadi teman setiamu saat kau susah, itu bisa terjadi,” papar Komarudin.

Ia mengklaim, figur-figur yang saat ini dekat dengan Jokowi hanya memikirkan kepentingan masing-masing.

“Orang-orang ini kita tahu yang sekarang jilat sana sini di pinggir istana ini, kita dulu tahu mereka di mana dan orang begitu hanya ambil manfaat di saat ada kesempatan,” sebut dia.

Baca juga: Tiga Rektor Mengaku Diminta Bikin Video Apresiasi Jokowi, Pengamat: Semua Instrumen Digunakan Penguasa

Di sisi lain, Komarudin juga menceritakan alasan calon presiden (capres) nomor urut 1 Ganjar Pranowo mengambil isi pidato Jokowi pada debat capres 2019 lalu saat memberikan statemen penutup pada debat capres, Minggu (4/2/2024) kemarin.

Saat itu, mengutip pernyataan Jokowi, Ganjar meminta publik tidak memilih calon pemimpin yang punya potongan otoriter dan catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Padahal dulu Pak Jokowi pakai itu, waktu perdebatan (statemen itu dipakai) tapi sekarang (bagaimana)? Pak Ganjar wajar kalau mengingatkan itu. karena kemarin kita ini kan sama-sama Pak Jokowi berjuang dan Pak Jokowi waktu itu bahwa rakyat tidak boleh pilih Pak Prabowo karena ini, ini, ini,” papar Komarudin.

Ia menjelaskan, sulit menerima Jokowi yang dulu mengingatkan masyarakat tak memilih Prabowo, saat ini justru mendukungnya.

“Meskipun tidak menyuruh langsung, tapi kan (Jokowi) menyampaikan ini kan masalah-masalahnya Pak Prabowo, tapi aneh bin ajaib sekarang dia gabung ke sana lalu menyerang kembali kita yang kemarin berdarah-berdarah berjuang untuk dia,” imbuh dia.

Baca juga: Apakah Menteri-menteri PDI-P Bakal Tarik Diri dari Kabinet Jokowi? Ini Jawaban Megawati

Diketahui saat ini hubungan PDI-P dan Jokowi berjarak setelah Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Selain itu, menantu Jokowi, Bobby Nasution yang merupakan Wali Kota Medan juga memilih untuk mendukung Prabowo-Gibran. Padahal, Bobby merupakan kader dari PDI-P.

Saat ini, banyak elite PDI-P yang juga kerap memberikan statemen kritis untuk pemerintahan Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com