Titik Terang Pembebasan Pilot Susi Air Usai Setahun Disandera KKB

JAKARTA, KOMPAS.com - Teka-teki nasib pilot Susi Air Philip Mark Merthens yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, mulai menemukan titik terangnya.

Pasalnya, KKB kini mulai melunak dengan berencana membebaskan warga berkebangsaaan Selandia Baru itu pada 7 Februari 2024, tepat setahun Philip disandera KKB.

Sejak disandera, pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut terus dibawa dan berpindah-pindah di wilayah pegunungan yang letak ketinggiannya lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Tercatat, KKB pimpinan Egianus Kogoya dan kelompoknya pernah membawa Philip ke Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, yang berbatasan langsung dengan Nduga. Selain itu, Egianus diyakini juga sempat membawa Philip ke Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Upaya negosiasi

Pada bulan-bulan awal, pemerintah mulai merancang upaya pembebasan Philips. Usaha pembebasan dilakukan oleh Polri dan TNI melalui negosiasi dan penegakan hukum.

Namun, seiring berjalannya waktu, usaha ini tak kunjung membuahkan hasil terbebasnya Philip. Banjir kritik pun menyasar pemerintah lantaran tak kunjung menemukan titik terang pembebasan Philip.

Namun demikian, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan tetap berupaya membebaskan Philip.

"Kami memang tidak mau berbicara banyak karena upaya-upaya kami tidak bisa kami sampaikan kepada publik," kata Jokowi, di Galeri Nyoman Nuarta, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (12/7/2023).

Baca juga: KSAD Maruli: Informasi Terakhir, Pilot Susi Air dalam Keadaan Sehat

Jokowi menegaskan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, termasuk cara-cara "bawah tanah".

"Semua sudut, semua jurus kita gunakan agar upaya yang kami lakukan betul-betul akhirnya menghasilkan sesuatu, tapi tidak bisa saya sampaikan upaya itu, ada upaya bawah tanah, ada upaya atas tanah," ujar Jokowi.

Sebulan setelah pernyataan tersebut, nasib Philip ternyata tak kunjung menemukan kemajuan yang lebih baik. Hal ini pun membuat Selandia Baru mulai bersikap tegas.

Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins bahkan menyerukan pembebasan segera. Ia juga mendesak kepada pihak KKB agar segera melepas Philip.

"Phillip adalah seorang ayah, suami, saudara laki-laki, dan anak yang sangat dicintai," kata Hipkins kepada para wartawan di Auckland, Rabu (9/8/2023).

"Saya ingin mendesak, sekali lagi, mereka yang menahan Phillip untuk segera membebaskannya," tambahnya, dikutip dari AFP.

Hipkins menegaskan, sama sekali tidak ada pembenaran untuk melakukan penyanderaan.