Ramai Sivitas Akademika Kritik Demokrasi Jelang Pemilu, Anies: Tanggung Jawab Moral Kampus

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengapresiasi sikap para akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang melontarkan kritik terhadap pemerintah terkait situasi demokrasi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Saya apresiasi bahwa para guru besar, civitas akademika, menyampaikan pandangan dan itu adalah tanggung jawab moral dari kampus," kata Anies di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Anies berpandangan, memang sudah semestinya kelompok intelektual dari perguruan tinggi untuk menyuarakan pandangan tentang situasi terkini, termasuk tentang politik.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, kaum intelektual merupakan garda terdepan dalam perubahan.

Baca juga: Sivitas Akademika UGM dan UII Sampaikan Petisi Kritikan, Jokowi: Itu Hak Demokrasi, Silakan

Dia mencontohkan, Indonesia dapat merdeka karena peran kelompok-kelompok terdidik yang menjadi anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) ketika mayoritas masyarakat saat itu masih buta huruf.

"Jadi kalau dibilang kaum terdidik, masyarakat kampus tidak boleh menyuarakan pandangan tentang kondisi politik menurut saya tidak tepat, mereka boleh menyampaikan," ujar Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, para akademisi mungkin memang tidak terlibat dalam politik partisan seperti menjadi anggota partai politik.

Namun, Anies menyebut bahwa menyampaikan pandangan mengenai situasi politik adalah hal yang wajar dilakukan sebagaimana mereka mengomentari kondisi sosial dan ekonomi.

Baca juga: Anies: Debat Kesempatan Sampaikan Pandangan, Sesudah Itu Namanya Pembentukan Opini

Menurut Anies, perguruan tinggi memang punya tanggung jawab untuk mengungkapkan pandangannya terkait situasi yang terjadi di tengah masyarakat.

"Itu wujud tanggung jawab institusional, justru ketika ada masalah dan kampus diam, ada masalah malah, berarti kebebasan ekspresi terganggu," kata Anies.

Diketahui, sedikitnya perwakilan sivitas akademika dari sembilan kampus di Indonesia ramai-ramai mengkritisi demokrasi era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejak Rabu (31/1/2024) hingga Sabtu (3/2/24).

Sikap pernyataan ini dimulai dari sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 31 Januari 2024. Kemudian disusul Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), dan diikuti beberapa kampus lainnya.

Jokowi tidak banyak berkomentar mengenai kritik yang diserukan sejumlah kampus kepadanya. Menurutnya, itu adalah hak demokrasi.

"Ya itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat, 2 Februari 2024.

Baca juga: Guru Besar Ramai-Ramai Kritik Jokowi, Timnas Anies-Muhaimin: Karena Ada Nurani yang Dilukai