Soal Petisi Bulaksumur UGM, Anies: Kalau Kampus Mulai Bersuara, Artinya Ada Persoalan Serius

DELI SERDANG, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, menyebutkan, munculnya petisi yang diteken profesor dan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan adanya persoalan serius.

Adapun para sivitas akademika UGM itu menyesalkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dinilai menyimpang dari moral, demokrasi, dan keadilan sosial.

"Kalau kampus-kampus sudah mulai menyuarakan, artinya ada masalah yang serius. Ini perlu jadi perhatian kita semua," kata Anies saat ditemui awak media selepas kampanye terbuka di Lapangan Reformasi Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (1/2/2024).

Baca juga: UGM dan UII Kritik Jokowi, Anies: Artinya Ada Masalah Serius

Anies mengatakan, pihaknya dalam beberapa waktu terakhir juga merasakan apa yang menjadi keprihatinan para cendekiawan itu.

Ia lantas menegaskan, pihaknya saat ini melalui kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berupaya mengembalikan demokrasi pada jalur yang benar.

"Tata cara pemerintahan yang mendasarkan pada meritokrasi yang mengayomi semua. Itu yang kami perjuangkan," kata Anies.

Ia menilai, pandangan yang diutarakan para sivitas akademika itu obyektif dan harus menjadi perhatian dan dijaga bersama.

"Kami hanya berharapnya sederhana kok, pemilu besok, dilaksanakan dengan jujur, adil, dan seluruh unsur yang terkait penyelenggara netral, itu saja," tutur Anies.

Baca juga: Sempat Sulit Dapat Izin Pakai JIS, Anies: Ini Kegiatan Konstitusional, Bukan Konser Cari Untung

Sebelumnya, guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni UGM menyampaikan petisi Bulaksumur terkait keprihatinan terhadap tindakan sejumlah penyelenggaran di berbagai sektor.

Mereka menilai ada hal-hal menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Petisi tersebut dibacakan oleh Prof Koentjoro sebagai perwakilan sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (31/1/2024).

"Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM),” ujar Prof Koentjoro membacakan petisi.