Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Salam 4 Jari, Yenny Wahid Ungkap Kesamaan Kubu 01 dan 03

Kompas.com - 30/01/2024, 06:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid menanggapi ramainya tagar "salam empat jari" yang beredar di media sosial beberapa waktu terakhir.

Adapun salam tersebut banyak diasumsikan sebagai bentuk perlawanan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 3 untuk mengalahkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 jika Pilpres 2024 dilakukan dua putaran.

Diakuinya, pembicaraan antara kubu 01 dan 03 masih di belakang layar dan belum formal.

"Jadi kita semua masih berjuang mendapatkan lebih banyak lagi suara dan juga komunikasi politik tetap dibuka dengan semua ya saya rasa," kata Yenny ditemui di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (29/1/2024).

Baca juga: Ramai Salam 4 Jari, Gibran: Warga Tambah Bingung Nanti

Dari situ, Yenny lantas mengumbar bahwa kubu 01 dan 03 memiliki banyak kesamaan.

Kesamaan ini, menurut dia, memunculkan kemungkinan ada titik-titik simbol untuk berkolaborasi ke depan.

"Jadi memang kalau memang dari paslon basis konstituen 01 dan 03 punya banyak kesamaan. Salah satu kesamaannya adalah keinginan agar prinsip-prinsip demokrasi betul-betul ditegakkan dalam pilpres kali ini," ungkap putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid ini.


Selain itu, kedua pihak disebut sama-sama ingin bahwa Pilpres 2024 menghasilkan suatu kepemimpinan yang menjadi harapan rakyat.

Yenny juga bicara soal peluang kubu 01 dan 03 berkolaborasi pada putaran kedua, apakah sanggup meski kedua kubu dinilai berbeda ideologi, utamanya PDI-P dan PKS.

"Ya mungkin dianggap lebih sektarian, lebih mementingkan identitas politik berbasis agama. Sementara di 03 basis sosialisme. Ya karena itulah pada titik ini kita belum buka pembicaraan formal. Tapi bahwa kami mencari titik temunya pada saat ini masih di antara pendukungnya ini, bukan tim resmi," tutur Yenny.

Baca juga: Soal Gerakan 4 Jari, Ganjar: Tunggu Dulu, Kita Enggak Tergesa-gesa

Kampanye salam empat jari pertama kali muncul media sosial X.

Gerakan ini dinarasikan sebagai cara mengalahkan pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Gerakan tersebut juga sebagai bentuk perlawanan atas ambisi Prabowo-Gibran menang satu putaran di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Salam empat jari diartikan pula sebagai bersatunya pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar-Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Nasional
Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Nasional
Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Nasional
Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

Nasional
Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Nasional
Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

Nasional
Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Nasional
Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Nasional
Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Nasional
Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Nasional
Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com