Apresiasi Kinerja Ditjen Imigrasi, Menpan-RB Dorong Percepatan Digitalisasi

Sementara itu, indeks reformasi birokrasi (RB) Kemenkumham pada 2022 meraih predikat BB dengan nilai 79,55. Dari segi nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 2023, Kemenkumham meraih nilai 77.90 atau predikat BB.

Nilai SAKIP dan indeks RB Kemenkumham berada diatas nilai rata-rata kementerian/lembaga lainnya.

“Meskipun begitu, Kemenkumham tetap perlu berkomitmen untuk perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP dan RB,” tegas Anas.

Kementerian Hukum dan HAM secara konsisten mendorong reformasi birokrasi melalui Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBK/WBBM.

Baca juga: GovTech Segera Diluncurkan, Kemenpan-RB Siapkan Pilot Project Integrasi Layanan Digital di Daerah

Namun, menurut Anas, hal itu perlu dibenahi lewat perbaikan kualitas unit ZI. Awalnya ZI yang diusulkan sebanyak 39 unit, tetapi tidak ada satu pun yang lulus WBBM pada 2023.

Lebih lanjut, Anas mendorong percepatan digital pada Ditjen Imigrasi, baik digitalisasi dalam proses pelayanan kepada masyarakat, maupun bagi pegawai internal.

“Presiden telah meresmikan jalan tol fisik. Kini saatnya membangun jalan tol pelayanan publik dengan transformasi digital pemerintah,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim mengucapkan terima kasih kepada Kemenpan-RB.

Sebab, kata dia, Kemenpan-RB selalu mendukung dan membimbing Ditjen Imigrasi dalam perbaikan layanan.

"Tahun ini kita maksimalkan digitalisasi dan implementasinya. Harapan kami akan terjadi perbaikan pelayanan, efisiensi dalam konteks birokrasi dan pada akhirnya akan memberikan manfaat pada masyarakat," ungkap Silmy.

Baca juga: Dalam RPP Manajemen ASN, Kemenpan-RB Bahas Reformasi Pengelolaan Kinerja ASN