Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Genjot Layanan Imigrasi Berbasis Digital, Yasonna: Banyak yang Memuji

Kompas.com - 26/01/2024, 14:48 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan pihaknya terus menggalakkan layanan keimigrasian berbasis teknologi informasi (TI) dalam beberapa tahun terakhir.

Pernyataan tersebut Yasonna sampaikan dalam konferensi pers peringatan Hari Bhakti atau ulang tahun ke-74 Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Menurut Yasonna, gebrakan layanan keimigrasian berbasis digital mendapat banyak apresiasi.

“Strategi digitalisasi dan pelayanan kami juga boleh kami katakan sudah banyak yang memuji,” kata Yasonna saat ditemui awak media di Kemenkumham, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2024).

Baca juga: Cara Membuat Paspor, Syarat, dan Biayanya

Selain itu, Yasonna juga memuji sejumlah capaian Ditjen Imigrasi di bawah kepemimpinan Silmy Karim.

Di antaranya adalah uang yang disetorkan ke negara atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Imigrasi pada 2023 mencapai Rp 7,6 triliun.

Karena itu, pihaknya berharap Kementerian Keuangan nantinya akan mengalokasikan anggaran dengan porsi yang lebih besar untuk dikelola Ditjen Imigrasi.

Uang tersebut nantinya bisa digunakan untuk membangun sistem pemeriksaan lalu lintas di perbatasan atau pintu masuk ke dalam negeri yang lebih canggih seperti Singapura.

“Saya mengatakan ke dirjen seperti Singapura, kalau Singapura mereka sudah mengarah ke tidak ada paspor, mata, face recognition,” ujar Yasonna.

Baca juga: Visa Digital Nomad Masuk Tahap Akhir Pembahasan

Dengan teknologi itu, kata Yasonna, pelintas cukup menunjukkan wajah dan pemeriksaan retina karena identitas dirinya telah terekam dalam data biometrik paspor.

Meskipun saat ini pihak Imigrasi telah memiliki teknologi dan perangkat face recognition, pemerintah belum menerapkan sistem tersebut.

“Sekarang masih autogate,” tutur Yasonna,

Yasonna menyebut pihaknya terus mendorong tata kelola dan pelayanan keimigrasian secara digital.

Selain itu, menurut dia, pelayanan di kantor-kantor Imigrasi saat ini jauh lebih membaik mulai dari pemberlakuan paspor 10 tahun, serta pengajuan visa on arrival (VoA) dan izin tinggal secara online.

“Dulu kendala kita dalam menerapkan VoA dan permohonan visa tidak bisa dari luar, harus di sini,” kata Yasonna.

Baca juga: Lewat Autogate Bandara Soekarno-Hatta Tak Akan Lagi Dapat Cap Imigrasi, Ini Penjelasannya

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Diminta Coret Capim KPK yang Buruk, Jangan Sampai Lolos ke DPR

Pansel Diminta Coret Capim KPK yang Buruk, Jangan Sampai Lolos ke DPR

Nasional
Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Nasional
Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Nasional
Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Nasional
4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Nasional
Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang Jadi Cagub

Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang Jadi Cagub

Nasional
Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Nasional
Momen Jokowi 'Nge-mal' di Sumsel, Ajak Bocah Makan 'Snack' di Mejanya

Momen Jokowi "Nge-mal" di Sumsel, Ajak Bocah Makan "Snack" di Mejanya

Nasional
Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Nasional
Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Nasional
Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Nasional
Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Nasional
Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Nasional
Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com