Anies Ingin Dorong RUU Pendanaan Politik, Negara dan Publik Bisa Danai Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, bakal mendorong pembentukan Rancangan Undang-undang (RUU) Pendanaan Politik jika terpilih sebagai pemimpin negara selanjutnya.

Anies bilang, salah satu problem utama di sektor politik ialah tidak adanya pendanaan yang cukup dari negara untuk kegiatan kampanye dan kegiatan partai politik lainnya. Hal ini jadi salah satu sumber korupsi.

“Kami berencana untuk mendorong pengesahan RUU Pendanaan Politik,” kata Anies dalam acara Paku Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

“Baik itu kegiatan partai politik, kegiatan kampanye yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik menjadi salah satu sumber korupsi yang terjadi di republik ini,” ujar Anies.

Baca juga: Janji Sahkan RUU Perampasan Aset, Anies: Tak Ada Pilihan Lain, Koruptor Harus Dimiskinkan

Tak hanya itu, Anies-Muhaimin juga berjanji untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset jika memenangi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. RUU ini dinilai penting untuk memiskinkan koruptor.

“Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain, ini adalah hukuman yang harus diberikan,” ujar Anies.

Pasangan mantan Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga berjanji memberikan hadiah yang layak bagi para pemburu koruptor.

Sehingga, yang memburu koruptor bukan hanya aparatur dari KPK, kepolisian, dan kejaksaan, tapi seluruh kalangan.

“Semua pihak yang ikut melaporkan, memburu, mereka mendapatkan reward yang setara. Ini adalah komitmen kami terkait dengan pemberantasan korupsi,” tutur Anies.