Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puluhan Aktivis Papua Ditangkap, Anies: Akar Masalahnya Ketidakadilan

Kompas.com - 16/01/2024, 21:50 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

SORONG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menilai maraknya penangkapan aktivis politik di Papua berakar pada masalah ketimpangan dan ketidaadilan yang terjadi di daerah tersebut.

Menurut Anies, permasalahan yang ada di Papua berakar dari ketidakadilan sehingga menimbulkan gejala kekerasan dan gejala sosial lainnya.

"Akar masalahnya adalah ketidakadilan yang tadi disampaikan itu harus dibereskan, supaya benar benar mengusung suasana ketenangan, keteduhan," kata Anies saat ditemui di Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (16/1/2024).

Baca juga: Bantah Datangi Papua untuk Kampanye, Anies: Kami Sudah Bekerja 14 Tahun di Sektor Pendidikannya

Anies mengatakan, ketenangan dan kedamaian tidak bisa diartikan dengan ketiadaan konflik atau kekerasan.

Kedamaian dan ketenangan bisa diartikan dengan cara menegakkan rasa keadilan.

"Jadi kita harus menghadirkan rasa keadilan, supaya masalah masalah itu bisa selesai," tandasnya.

Sebagai informasi, data pantauan Amnesty Internasional sejak 2019-2022 terdapat 78 orang di Papua yang telah ditangkap karena tuduhan melanggar pasal makar berdasarkan Pasal 106 dan 119 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Baca juga: Maruarar Sirait Tinggalkan PDI-P demi Ikuti Jokowi, TKN: Pasti Mau Dukung Prabowo, Enggak Mungkin Anies

Pada Mei 2023, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid meminta agar aktivis politik Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Papua Barat, Viktor Yeimo bisa dibebaskan dari tuduhan makar

Menurut Usman, pasal makar harus ditiadakan agar tidak menjadi palu penggebuk para aktivis yang melakukan aksi unjuk rasa damai di manapun, termasuk Papua.

"Ini akan mengirimkan pesan kepada para aktivis dan pengunjuk rasa lainnya bahwa perbedaan pendapat dan ekspresi pandangan mereka secara damai tidak ditolerir oleh negara. Padahal negara telah berkomitmen untuk menghormatinya," kata Usman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com