Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kaget Jumlah Lulusan Pascasarjana Rendah, Anies: Harusnya Diperhatikan sejak Dulu

Kompas.com - 16/01/2024, 13:06 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

SORONG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, merasa heran dengan tingkah Presiden Joko Widodo yang kaget dengan rasio lulusan pascasarjana di Indonesia yang disebut rendah.

Menurut Anies, Jokowi seharusnya membahas hal tersebut di awal masa pemerintahannya.

"Itu seharusnya sudah menjadi perhatian sejak dulu dari kemarin-kemarin. Ini kan sudah tahun 2024," kata Anies saat ditemui di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (16/1/2024).

Anies mengatakan, lulusan S2 dan S3 di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Vietnam.

Baca juga: Anies Akan Lanjutkan Program Jokowi yang Dinilai Sudah Baik

Sebab itu, ia berjanji akan memperhatikan pendidikan di Indonesia sebagai komitmen pembangunan manusia.

"Bukan membangun penopang manusia saja. Kota itu disebut hidup dan mati itu bukan karena ada gedung ataupun tidak ada gedung, walaupun gedungnya penuh, jalannya baik, kalau enggak ada orangnya yang disebut juga kota mati," tutur dia.


"Jadi yang menentukan yaitu adalah manusia, kualitas manusianya untuk tingkat pendidikan," kata Anies.

Sebelumnya, Jokowi merasa terkejut lantaran rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif masih rendah.

Baca juga: Anies Prihatin Kondisi Permukiman Korban Penggusuran Rufei Tak Layak

Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat acara Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan Forum Rektor Indonesia di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Senin (15/1/2024).

"Saya kaget juga kemarin dapat angka (rasio) ini, saya kaget Indonesia itu di angka 0,45 persen, negara tetangga kita Vietnam, Malaysia sudah di angka 2,43 persen, negara maju 9,8 persen," kata Jokowi saat memberikan sambutan, Senin.

Jokowi menilai, perbandingan angka persentase dengan negara tetangga tersebut terpaut sangat jauh. Dia berencana menggelar rapat untuk mengejar ketertinggalan itu dalam waktu dekat. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com