Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilih Keluar dari PDI-P untuk Bersama Jokowi, Maruarar: Mohon Doa Restu

Kompas.com - 15/01/2024, 20:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Maruarar Sirait meminta maaf karena memutuskan keluar dari PDI-P. Keputusannya keluar dari partai banteng moncong putih disebut karena ingin mengikuti langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski berpamitan, Maruarar mengajak para kader PDI-P yang lain tetap loyal dan tidak ikut bersamanya.

"Saya mohon maaf. Saya mengajarkan kalian untuk loyal tetap bersama PDI Perjuangan, tetapi izinkanlah dengan keterbatasan saya pamit," kata Maruarar ditemui di depan kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (15/1/2024) malam.

Maruarar berharap, setelah ditinggalnya, PDI-P mendapatkan kader yang lebih baik dan lebih loyal daripadanya.

Baca juga: Maruarar Sirait Pamit dari PDI-P, Mengaku Ikuti Langkah Jokowi

Ia juga berpamitan kepada para senior PDI-P, mulai dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri hingga Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Mantan Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih yang merupakan organisasi sayap partai PDI-P ini mengaku bertemu dengan Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Utut Adianto dan Wakil Bendahara Umum Rudianto Tjen saat mengucapkan kata pamit.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega, Pak Hasto dan jajaran partai karena selama ini sudah mengizinkan saya berbakti melalui PDI Perjuangan," ungkapnya.

Maruarar menyampaikan itu dengan mata berkaca-kaca.

Baca juga: Maruarar Pastikan Tak Ada Privilege untuk Gibran

Selain itu, Maruarar membawa nama Jokowi ketika menjelaskan dirinya pamit dari PDI-P.

"Jadi, saya memilih bersama dengan Bapak Jokowi dalam pilihan politik saya berikutnya ke depan. Mohon doa restunya," imbuh dia.

Maruarar menilai, keputusan mengikuti Jokowi itu karena menilai Kepala Negara begitu disayangi rakyat.

Hal ini, kata dia, tercermin dari tingkat kepuasan publik pada Jokowi yang dinilai terus meningkat.

"Beliau (Jokowi) sudah memperjuangkan banyak hal. Bagaimana tegas menghadapi radikalisme, bagaimana membuat mayoritas saham Indonesia di Freeport dan bagaimana juga membantu rakyat kecil dan juga memindahkan ibukota adanya pemerataan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com