Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berbekal Surat Polri, Bawaslu Bantah Lantik Pengawas Simpatisan OPM

Kompas.com - 12/01/2024, 14:56 WIB
Vitorio Mantalean,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memastikan bahwa anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Guripa Tenggelen, yang dilantik pada Agustus lalu, tidak terafiliasi Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja selaku teradu dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (12/1/2024).

"Bawaslu melakukan rapat pleno 15 Desember 2023 berkaitan hasil klarifikasi Guripa Tenggelen dengan hasil rapat pleno yang pada pokoknya sebagai berikut: Guripa Tenggelen sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Puncak berdasarkan hasil klarifikasi tidak terbukti terdaftar sebagai anggota KKB, mengacu pada surat Polri nomor R 1991/IX/IPP.1.8/2023," jelas dia.

Baca juga: DKPP Periksa Bawaslu karena Diduga Lantik Pengawas Terafiliasi OPM

Perkara nomor 134-PKE-DKPP/XII/2023 ini diadukan oleh Miren Kalabetme dan Pepinus Kiwak yang berasal dari Forum Masyarakat Peduli Papua Tengah (FMPPT).

Mereka mengadukan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (Teradu I), Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda (Teradu II), dan Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Guripa Telenggen.

Bagja menegaskan, pihaknya telah memerintahkan Bawaslu Papua Tengah telah melakukan klarifikasi berulang kali kepada Guripa, yang pada Agustus itu dilaporkan terafiliasi OPM.

Hasil klarifikasi baik secara administrasi maupun secara konfrontatif tidak menunjukkan hal itu. Guripa menyatakan dirinya setia kepada NKRI.

Bagja juga bersurat dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait permohonan informasi Guripa pada 30 Agustus-1 September 2023.

"Pada 11 September 2023, Bawaslu menerima surat dari Polri dengan nomor surat R 1991/IX/IPP.1.8/2023 [...] yang pada pokoknya menyatakan Saudara Guripa Telenggen (teradu) tidak terdata sebagai anggota kelompok kriminal bersenjata Papua atau kelompok Organisasi Papua Merdeka," urai Bagja.

Baca juga: Dituduh Simpatisan OPM, Anggota Bawaslu Puncak: Fitnah, Saya Cinta NKRI Harga Mati

Di luar soal substansi, Bagja juga mempersoalkan para pengadu yang menyertakan KTP Guripa hingga surat Bawaslu kepada BIN dan Polri sebagai alat bukti dalam sidang ini, padahal data-data itu bersifat pribadi dan internal.

Bagja mempertanyakan sumber pengadu mendapatkan dokumen-dokumen itu dan menegakkan bahwa alat bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah wajib dikesampingkan demi hukum, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XIV/2016.

"Seluruh dalil pengaduan para pengadu tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Para teradu telah melakukan proses dan juga verifikasi seluruh keabsahan dan seluruh proses terjadi berdasarkan prinsip kehati-hatian," ujar dia.

Ia meminta DKPP menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya.

Ia juga meminta DKPP menyatakan ia dan Herwyn selaku Koordinator Divisi SDM, Organsiasi, dan Diklat Bawaslu RI tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, serta merehabilitasi nama baik keduanya.

Baca juga: Bawaslu Duga Ada Pelanggaran dalam Kampanye Gibran di Ambon

Sementara itu, Guripa yang juga hadir langsung di persidangan juga membantah dirinya simpatisan OPM.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bahas 5 RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan, Menlu: Dunia Semakin Penuh Ketidakpastian

Bahas 5 RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan, Menlu: Dunia Semakin Penuh Ketidakpastian

Nasional
Uang Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri dari Kementan Disebut Bakal Diserahkan lewat Kapolrestabes Semarang

Uang Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri dari Kementan Disebut Bakal Diserahkan lewat Kapolrestabes Semarang

Nasional
Elaelo Bukan Buatan Pemerintah, Kominfo Buru Pembuatnya

Elaelo Bukan Buatan Pemerintah, Kominfo Buru Pembuatnya

Nasional
Demokrat Belum Putuskan Usung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta

Demokrat Belum Putuskan Usung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta

Nasional
Pemerintah dan Komisi I Sepakat Bentuk Panja Bahas Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia dengan 5 Negara

Pemerintah dan Komisi I Sepakat Bentuk Panja Bahas Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia dengan 5 Negara

Nasional
Menkominfo: Elaelo Akan Gantikan X Itu Tidak Benar

Menkominfo: Elaelo Akan Gantikan X Itu Tidak Benar

Nasional
PAN Senang jika PKS Gabung Koalisi Prabowo pada Pilkada Jakarta 2024

PAN Senang jika PKS Gabung Koalisi Prabowo pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Harap Pompanisasi Tingkatkan Produksi Padi hingga 1,3 Juta Ton di Jateng

Jokowi Harap Pompanisasi Tingkatkan Produksi Padi hingga 1,3 Juta Ton di Jateng

Nasional
Pejabat Kementan Patungan Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri

Pejabat Kementan Patungan Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri

Nasional
Lagi, Caleg Terpilih Lepas Kursi Dewan, Kali Ini Mirati Dewaningsih dari DPD

Lagi, Caleg Terpilih Lepas Kursi Dewan, Kali Ini Mirati Dewaningsih dari DPD

Nasional
15.120 Bungkus Minyak Goreng Murah Bakal Disebar ke Sejumlah Kelurahan di Jakarta

15.120 Bungkus Minyak Goreng Murah Bakal Disebar ke Sejumlah Kelurahan di Jakarta

Nasional
PKS Klaim Ditawari Posisi Cawagub DKI oleh KIM, Gerindra: Belum Ada Tawaran Resmi

PKS Klaim Ditawari Posisi Cawagub DKI oleh KIM, Gerindra: Belum Ada Tawaran Resmi

Nasional
Jokowi Sebut Kekeringan Panjang Diprediksi Terjadi Juli-Oktober 2024

Jokowi Sebut Kekeringan Panjang Diprediksi Terjadi Juli-Oktober 2024

Nasional
KPU Tunggu Irman Gusman Umumkan Diri sebagai Eks Napi Korupsi hingga 21 Juni

KPU Tunggu Irman Gusman Umumkan Diri sebagai Eks Napi Korupsi hingga 21 Juni

Nasional
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Disebut Minta SYL Bantu Kampungnya

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Disebut Minta SYL Bantu Kampungnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com