Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Paling Sering Bolos Rapat, Anwar Usman: Banyak Perjalanan Dinas

Kompas.com - 10/01/2024, 13:59 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membantah dirinya bolos 28 kali Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sepanjang tahun 2023.

Anwar Usman meluruskan bahwa dirinya memang banyak tidak hadir RPH, tetapi lantaran menjalankan tugas lain, bukan karena mangkir.

“Jadi, itu lagi dinas dianggap bolos. Kalau dinas kan melakukan tugas negara juga. Saya kan waktu ketua sering dinas ke luar negeri dan dalam negeri juga,” kata Anwar di Gedung MK, Rabu (10/1/2024).

Anwar Usman sudah menjabat sebagai Ketua MK periode 2018-2023. Lalu, pada Maret 2023, ia terpilih kembali untuk memimpin MK hingga 2028.

Baca juga: Anwar Usman Tak Hadiri Pelantikan MKMK Permanen

Namun, per Oktober 2024, Anwar Usman dicopot Majelis Kehormatan MK (MKMK) karena melakukan pelanggaran etika berat berkaitan dengan putusan yang membuka gerbang keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, maju pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Sebelumnya, Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM (Pandekha) Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) merilis data bahwa Anwar Usmanmenjadi hakim konstitusi yang paling banyak absen dalam RPH.

Terkait data tersebut, Anwar mengatakan, hanya menjumlahkan hakim yang tercatat di dalam sebuah putusan.

Padahal, putusan tersebut tidak memuat informasi mengenai alasan hakim tidak hadir dalam RPH.

“Jadi kan begini, yang bersangkutan hanya melihat ‘demikianlah diputus oleh sekian hakim’. Memang tidak ada keterangan bahwa kok kurang satu misalnya ke mana,” ujar Anwar Usman.

Baca juga: Anwar Usman Tak Hadiri Pelantikan Suhartoyo Jadi Ketua MK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com