Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Jelang Debat Capres Isu Pertahanan: Panelis dari Unhan dan Masuknya Garuda TV

Kompas.com - 07/01/2024, 12:08 WIB
Vitorio Mantalean,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Persiapan jelang debat kedua calon presiden (capres), Minggu (7/1/2024), diwarnai dengan sejumlah polemik.

Debat akan mengambil isu geopolitik, hubungan internasional, pertahanan, dan keamanan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan 11 panelis untuk menyusun daftar pertanyaan debat.

Dua panelis di antaranya merupakan pakar dari Universitas Pertahanan (Unhan), yaitu Kusnanto Anggoro, dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan, Laksamana (Purn) Marsetio.

Baca juga: Jelang Debat Isu Pertahanan, Bagaimana Kesiapan Para Capres?

Hal ini jadi pertanyaan sejumlah pihak, karena Unhan secara teknis fungsional dibina oleh Kementerian Pertahanan dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, sebagai menterinya.

"(Pemilihan panelis) itu kewenangan KPU ya. Tapi, tentu masyarakat dan kita harus awasi, jangan sampai independensi, intelektualitas kita terganggu gara-gara atasan bawahan," kata calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, di Makam Sunan Ampel, Sabtu (6/1/2024).

Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menilai tak masalah siapa pun panelis debatnya.

Deputi Bidang Hukum TPN (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis berharap, pertanyaan maupun materi dalam debat capres ketiga tidak bocor meski ada dua panelis dari Unhan. Ia mencoba berprasangka baik.

Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjamin bahwa panelis yang dipilih menyusun pertanyaan debat sudah disepakati dan akan bertindak independen.

"Panelis ini bisa berasal dari berbagai macam kelembagaan, tapi kami meyakini beliau-beliau ini punya kapasitas, punya integritas akademik yang dijaga atau dipertahankan,” kata Hasyim, Jumat (5/1/2024).

Baca juga: Meski Tema Debat Ketiga “Prabowo Banget”, Anies dan Ganjar Tak Bisa Diremehkan

Masuknya Garuda TV

Penyesuaian juga dilakukan untuk mengakomodasi keberatan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming terkait stasiun televisi penyelenggara debat.

Sesuai kesepakatan awal yang ditetapkan lewat Keputusan KPU sebelum rangkaian debat dimulai pada 12 Desember 2023, seluruh tim pasangan calon sudah menyetujui stasiun televisi yang dinaungi MNC Group jadi penyelenggara debat kedua capres hari ini.

Namun, pada 28 Desember 2023 lalu, pada rapat koordinasi antara KPU RI dengan grup milik Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang mengusung Ganjar-Mahfud itu, aroma penolakan mulai tercium.

Komisioner KPU RI menghindari wawancara awak media yang telah menunggu beberapa jam. Sementara itu, sejumlah perwakilan MNC tampak sibuk berbicara lewat telepon menyinggung penolakan dari TKN.

Belakangan, isu penolakan ini disampaikan secara publik dan juga kepada KPU RI.

Pada jumpa pers, Jumat lalu, KPU RI resmi mengumumkan bahwa stasiun televisi penyelenggara debat kedua capres ditambah dengan Garuda TV, padahal Garuda TV sudah diputuskan menggelar debat ketiga capres.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal Akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal Akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com