Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Ekspor Pasir Laut Era Jokowi, Anies: Saya Membatin, Memang Toko Material?

Kompas.com - 05/01/2024, 11:37 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung kebijakan ekspor pasir laut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menyebut seperti toko material.

Karena pasir yang dibawa dari tanah air itu dijual untuk pembangunan negara tetangga.

Hal itu disampaikan Anies dalam potongan video Desak Anies yang diunggah di kanal YouTube pribadinya @Anies Baswedan, Jumat (5/1/2024).

"Ekspor pasir laut, jadi pasir laut di kita diambil oleh negara lain, dipakai untuk kegiata reklamasi, khusus ya. Kadang-kadang saya membatin, memangnya kita toko material ya? Sehingga pasirnya itu dipakai untuk tetangga sebelah," ujarnya.

Baca juga: Anies Sebut Jokowi Akui Tol Laut Gagal Tekan Biaya Pengiriman Logistik

Anies kemudian menegaskan, jika terpilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024, kebijakan ekspor pasir akan dihentikan.

Menurut dia, ekspor pasir laut akan merugikan nelayan, masyarakat pesisir dan lingkungan sekitar yang jadi tempat penghidupan mereka.

"Yang meraskaan manfaatnya ya pengusaha-pengusaha ekspor pasir. Ini kita ingin agar kebijakan kita itu memperhitungkan juga tentang kedaulatan wilayah," ujarnya.

Menurut Anies, kebijakan ekspor pasir tak sejalan dengan kedaulatan wilayah yang selama ini digaungkan oleh pemerintah.

Baca juga: Fenomena Anies Bubble, Pakar Ungkap soal Kekuatan Netizen dalam Politik

Karena ekspor pasir laut berarti memberikan tanah Indonesia untuk memperluas wilayah tanah negara lain yang membeli pasir.

"Itu artinya kita memberikan tanah kita supaya negara lain lahannya lebih luas. Tanah mereka menjadi lebih luas, pakai tanah siapa? pakai tanah kita. Kalau memang Anda mau meluaskan tanah, pakai saja tanah Anda sendiri, kenapa harus pakai tanah kita," imbuh dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, risiko lingkungan dan kesejahteraan nelayan juga menjadi isu utama terkait ekspor pasir tersebut.

"Jadi risiko ini risiko lingkungan, kesejahteraan nelayan itulah yang kita bilang tidak perlu diteruskan nanti akan kita hentikan kegiatan itu, dan kita pastikan bahwa nelayan memiliki ekosistem lingkungan yang sehat dan kita bisa pastikan lingkungan hidup tidak terganggu," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ingin Usung Intan Fauzi di Pilkada Depok, Zulhas: Masa yang Itu Terus...

Ingin Usung Intan Fauzi di Pilkada Depok, Zulhas: Masa yang Itu Terus...

Nasional
Jokowi dan Megawati Peringati Harlah Pancasila di Tempat Berbeda, PDI-P: Komplementer Satu Sama Lain

Jokowi dan Megawati Peringati Harlah Pancasila di Tempat Berbeda, PDI-P: Komplementer Satu Sama Lain

Nasional
Serangan di Rafah Berlanjut, Fahira Idris: Kebiadaban Israel Musnahkan Palestina

Serangan di Rafah Berlanjut, Fahira Idris: Kebiadaban Israel Musnahkan Palestina

Nasional
Resmikan Layanan Elektronik di Pekanbaru, Menteri AHY Harap Pelayanan Sertifikat-el Lebih Cepat dan Aman

Resmikan Layanan Elektronik di Pekanbaru, Menteri AHY Harap Pelayanan Sertifikat-el Lebih Cepat dan Aman

Nasional
Moeldoko: Tapera Tak Akan Ditunda, Wong Belum Dijalankan

Moeldoko: Tapera Tak Akan Ditunda, Wong Belum Dijalankan

Nasional
Megawati Kenang Drama 'Dokter Setan' yang Diciptakan Bung Karno Saat Diasingkan di Ende

Megawati Kenang Drama "Dokter Setan" yang Diciptakan Bung Karno Saat Diasingkan di Ende

Nasional
Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

BrandzView
Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Nasional
Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com