Jokowi Janji Segera Cairkan Tukin KPU: Jangan Sampai Urusan Sensitif Ganggu Tahapan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji segera mencairkan tunjangan kinerja (tukin) bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mulanya, Jokowi ditanya oleh Ketua KPU Hasyim Ashari sebelum ia memberikan sambutan pada acara konsolidasi nasional KPU menjelang Pemilu 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

“Mohon maaf, tadi waktu akan masuk ke hall ini, saya ditanya Pak Ketua KPU, ‘Pak, tukinnya gimana?’,” kata Jokowi.

Jokowi pun mengaku bahwa ia belum meneken tukin tersebut.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Jangan Sampai Terjadi Peretasan di Pemilu 2024

Presiden kemudian bertanya kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno.

“Ini posisinya masih berada di mana? Ternyata posisinya masih berada di Menpan-RB (Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi). Jadi saya belum bisa menjawab pada pagi hari ini,” ucap Jokowi.

Namun, Jokowi berjanji akan mencairkan tukin itu pada Januari 2024.

“Tetapi saya akan berusaha agar pada bulan Januari akan bisa selesai,” kata Jokowi.

“Urusan-urusan sensitif seperti ini jangan sampai mengganggu tahapan pemilu,” tutur Presiden.

Baca juga: Minta KPU Betul-betul Netral, Jokowi: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai, Ya Kan?

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta KPU betul-betul netral dalam menyelenggarakan Pemilu 2024.

“KPU juga betul-betul netral, tidak memihak, tidak memihak,” kata Jokowi.

“Bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai, ya, kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan,” ujar Presiden.

Jokowi menyebutkan, KPU harus netral untuk menjaga legitimasi pemilu di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Keteledoran Teknis Pemilu Bisa Ganggu Kondusivitas Negara

Presiden juga menyampaikan bahwa penyelanggaraan pemilu sangatlah kompleks. Oleh karena itu, tata kelolanya harus baik.