Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Butet Mengaku Diintimidasi Polisi, Timnas Amin Teringat Orde Baru

Kompas.com - 07/12/2023, 19:39 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) yang juga seniman, Marco Kusumawijaya mengatakan, dugaan intimidasi yang dialami oleh seniman Butet Kertaradjasa saat pementasan tidak pernah terjadi di era Reformasi.

Marco mengatakan, apa yang dialami Butet ini menunjukkan betapa mundurnya demokrasi di Indonesia.

"Ini jelaslah termasuk melawan demokrasi. Ini belum pernah terjadi sejak reformasi. Jadi kemunduran yang luar biasa," ujar Marco saat ditemui di Menteng, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Baca juga: Soal Dugaan Intimidasi ke Butet Kartaredjasa, Anies: Jangan sampai Hanya Boleh yang Enak di Kuping Negara

Marco menduga, diintimidasinya Butet oleh polisi berkaitan dengan arah dukungan Butet.

Sebagai rekan sesama seniman, Marco mengetahui bahwa Butet awalnya merupakan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Akan tetapi, belakangan, kata Marco, Butet lebih sering mengkritik Jokowi.

"Mungkin karena itu lalu dikhawatirkan pentas dia akan terlalu kritik rezim. Tapi apa yang mau dikatakan kecuali bahwa ini adalah pelanggaran, apalagi pelanggaran hak ekspresi di dalam bidang kesenian itu adalah benteng suci terakhir yang harus kita pertahankan. Jadi kita harus bela Butet Kertaradjasa," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Hamdan Zoelva teringat kembali momen di mana dirinya masih hidup di zaman Orde Baru.

Baca juga: Saat Butet Kartaredjasa Mengaku Diintimidasi, Tetap Mentas Sesuai Naskah meski Dilarang Bicara Politik...

Hamdan menyampaikan, saat itu para seniman yang ingin mentas diperiksa terlebih dahulu naskahnya.

"Ini kira-kira nanti akan balik lagi gejalanya. Ini rusak. Karena itu perkembangan dan gejala-gejala terakhir menunjukkan demokrasi Indonesia yang menurun ini termasuk salah satu gejalanya. Ketika seniman dihambat untuk pentas kalau mengkritik yang berkuasa. Ini masalah besar. Ini masalah perkembangan yang semakin lama demokrasi yang menurun ini tidak boleh terjadi," ujar Hamdan.

"Karena itu, ketika salah satu program Amin Alhamdulillah memperbaiki kembali partisipasi rakyat dalam demokrasi terutama pengambilan keputusan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, gelaran pentas seni karya Butet Kartaredjasa dan Agus Noor disebut-sebut mendapat intimidasi dari pihak kepolisian.

Pertunjukan teater bertajuk "Musuh Bebuyutan" itu digelar di Taman Ismail Marzuki, Menteng , Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).


Butet angkat bicara usai mementaskan pertunjukan teater pada Jumat lalu. Butet menyebut, ia diminta menandatangani surat pernyataan oleh polisi.

"Pertunjukan kali ini setelah 41 kali kami main, baru kali ini saya harus membuat surat pernyataan tertulis kepada polisi," ucap Butet, dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa (5/12/2023).

Menurut Butet, lewat pernyataan itu, ia harus berkomitmen tidak ada unsur politik di dalam pertunjukan teater itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Nasional
Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Nasional
Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Nasional
Ada 'Backlog' Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Ada "Backlog" Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Nasional
Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Nasional
Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Nasional
Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Nasional
KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com