Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ceramah Jangan Golput di Kampus, Mahfud: Saya Tidak Kampanye

Kompas.com - 07/12/2023, 16:30 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku tidak sedang berkampanye saat hadir secara virtual dalam acara dialog "Generasi Muda Memilih: Wujudkan Pemilu 2024 Tanpa Golput" di Universitas Brawijaya, Malang, Kamis (7/12/2023).

Buktinya, kata Mahfud, ia tidak mengajak para mahasiswa yang hadir untuk memilih calon tertentu pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

"Saya sekarang tidak sedang berkampanye, oleh sebab itu saya tadi tidak bicara soal Anda boleh memilih siapa," kata Mahfud, Kamis, dikutip dari YouTube Universitas Brawijaya.

Baca juga: Mahfud: Jangan Sampai Golput dengan Alasan Tidak Ada yang Bagus Calonnya

Dalam ceramahnya, Mahfud mengimbau generasi muda dan mahasiswa agar menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 mendatang atau tidak golput.

Menurut Mahfud, ujarannya itu bukanlah bentuk kampanye karena pesan serupa sudah sering ia sampaikan sejak pertama kali menjabat sebagai Menko Polhukam, hampir 5 tahun yang lalu.

"Bahwa setiap orang itu harus memilih adalah pernyataan saya 5 tahun berturut-turut sebagai Menko Polhukam. Saya kalau datang ke kampus-kampus, 'Pilih, bangun demokrasi'," kata dia.

Mahfud pun mengaku sudah berpesan agar tidak ada gambar-gambar simbol kontestan Pemilu 2024 dalam acara yang ia hadiri sebagai Menko Polhukam.

"Termasuk gambar Menko Polhukam sebagai cawapres di tempat-tempat di mana kegiatan ilmiah itu dilakukan," ujar Mahfud.

Baca juga: Diundang Debat Bareng Cak Imin dan Mahfud, Gibran Tegaskan Hanya Datangi Debat Cawapres Versi KPU

Adapun Mahfud merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo.

Meski maju sebagai cawapres, Mahfud tidak mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam, hanya akan cuti apabila hendak berkampanye.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com