Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Mendagri: Kita Hormati Prinsip Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pemerintah tak setuju dengan pasal dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengatur bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden.

Tito menilai, pasal dalam RUU yang diusulkan oleh DPR RI itu mencederai demokrasi karena menghilangkan hak warga Jakarta untuk memilih kepala daerah.

"Dalam rapat pemerintah, kita juga memiliki konsep tentang DKJ. Kita tidak pernah membicarakan mengenai masalah perubahan mekanisme rekrutmen kepala daerah gubernur, wakil gubernur. Artinya bukan penunjukan, tetapi tetap melalui mekanisme pilkada," ujar Tito saat memberi keterangan pars di sela-sela rapat koordinasi nasional (rakornas) investasi 2023 yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

"Kenapa? (Pilkada) memang sudah berlangsung lama dan kita menghormati prinsip-prinsip demokrasi. Jadi itu yang saya mau tegaskan," lanjutnya.

Baca juga: Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Lewat Usul DPRD

Tito kemudian menjelaskan, RUU DKJ merupakan inisiatif dari DPR.

Sehingga, nantinya DPR akan mengirim surat ke pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo.

Presiden kemudian akan menerbitkan surat presiden yang menunjuk menteri atau beberapa menteri sebagai wakil dari pemerintah untuk membahas draf RUU DKJ di DPR.

Hingga saat ini, kata Tito, pemerintah belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Jika nantinya draf RUU DKJ itu sudah dibahas bersama pemerintah, maka perwakilan pemerintah akan mempertanyakan alasan diusulkannya pasal kontroversial tersebut.

"Nanti kita akan tanya dalam pembahasan, alasannya apa? Kami (pemerintah) pada posisi, pemerintah posisinya kita lakukan (pemilihan gubernur-wakil gubernur) ada pilkada untuk menghormati prinsip demokrasi yang sudah berlangsung," tegas Tito.

Baca juga: Sudah Cari Kerja Susah, Biaya Hidup Tinggi, Masak Pilih Gubernur Juga Enggak Bisa?

Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR terkait RUU DKJ, Achmad Baidowi membenarkan bahwa kemungkinan Pemilihan Kepala Daerah di DKI Jakarta dihilangkan setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.

Hal ini mengacu pada draf RUU DKJ yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.

Pasal 10 ayat 2 draf RUU DKJ berbunyi: "Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD".

Meski menghilangkan pilkada langsung, pria yang karib disapa Awiek itu menegaskan bahwa proses demokrasi tetap berlangsung melalui usulan DPRD.

Baca juga: 8 Fraksi Sepakat RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Hanya PKS yang Menolak

Sebagai informasi, Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (5/12/2023).

Dari sembilan fraksi yang ada di DPR, hanya PKS yang menolak RUU itu.

RUU ini dirancang karena ibu kota negara akan berpindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.