[POPULER NASIONAL] Gibran Minta Maaf Salah Sebut Asam Folat | Pimpinan Yakin Ada Oknum yang Main Perkara di KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan permintaan maaf calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjadi artikel populer di Kompas.com, Selasa (5/12/2023).

Artikel populer lainnya terkait pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang yakin ada oknum yang bermain perakra di lembaga antirasuah.

Selanjutnya, mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan disebut-sebut akan dilibatkan dalam pembangunan transportasi kereta api oleh calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, jika terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Gibran Minta Maaf Salah Sebut Asam Folat Jadi Asam Sulfat untuk Ibu Hamil

Gibran menyampaikan permohonan maaf karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat sebagai zat yang dibutuhkan ibu hamil.

Rekaman video pernyataan putra Presiden Joko Widodo itu kemudian viral di media sosial.

"Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat ya. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya," kata Gibran usai badminton di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023) petang.

Gibran juga memberikan tanggapan setelah videonya itu tersebar di media sosial.

"(Harusnya) asam folat. Sorry sorry ya, maaf, mohon dikoreksi," kata Wali Kota Surakarta itu.

Sebagai informasi, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan.

Baca selengkapnya: Gibran Minta Maaf Salah Sebut Asam Folat Jadi Asam Sulfat untuk Ibu Hamil

2. Pimpinan Yakin Ada Oknum yang Main Perkara di KPK

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku yakin terdapat oknum di lembaganya yang "memainkan" perkara.

Hal itu Alex sampaikan ketika membuka acara Matrikulasi Hukum untuk awak media di Gedung Merah Putih KPK.

Mulanya, Alex menjelaskan terkait prosedur pengambilan keputusan pimpinan KPK yang bersifat kolektif kolegial dan sulitnya celah bagi orang-orang yang mencoba memainkan perkara dugaan korupsi.

Menurutnya, untuk menghentikan suatu perkara harus ada keputusan dari mayoritas pimpinan.