Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Tidak Boleh Lagi Ada Orang Miskin di Indonesia

Kompas.com - 02/12/2023, 22:02 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan tidak boleh ada lagi orang yang hidup miskin di Indonesia. Sebab, jika menghitung kekayaan bangsa, menurutnya, Indonesia sangatlah kaya.

Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam acara Konsolidasi Tokoh Agama-Masyarakat di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Sabtu (2/12/2023).

"Dari sejak dulu, saya selalu mengatakan bahwa kita telah menghitung kekayaan bangsa Indonesia luar biasa. Masalahnya adalah bagaimana kekayaan itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Baca juga: Prabowo Minta Maaf Baru Kampanye di Tasikmalaya Lagi: Satu Masalahnya, Saya Kalah

Prabowo menjelaskan, presiden-presiden terdahulu sudah berjasa dalam membangun Indonesia.

Dia menyebut Joko Wododo (Jokowi), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan presiden lainnya masing-masing memiliki jasanya.

"Sekarang kita siap melanjutkan pembangunan tersebut," ucapnya.

Maka dari itu, kata dia, dirinya bertekad untuk memberantas kemiskinan dari Indonesia.

Prabowo tidak ingin melihat ada anak-anak yang kesulitan minum susu hingga pemuda yang kesulitan mendapat lapangan pekerjaan.

Baca juga: Muzani: Insya Allah Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran

"Tidak boleh ada orang miskin lagi di Indonesia," kata Prabowo.

Sementara itu, Prabowo mengatakan dirinya ingin Indonesia bisa membuat mobil sendiri, sehingga tidak perlu membeli lagi.

Selain mobil, Prabowo ingin Indonesia juga membuat pesawat dan motor sendiri.

"Pabrik-pabriknya harus di Indonesia, insinyur-insinyurnya harus di Indonesia. Dan anak-anak Indonesia tidak boleh lagi dapat upah murah, upah murah, upah murah. Itu tekad Koalisi Indonesia Maju. Itu tekad Prabowo-Gibran dan semua tim Prabowo-Gibran," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com