Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Turun Gunung, Perintahkan Kader Demokrat Menangkan Prabowo-Gibran

Kompas.com - 01/12/2023, 05:45 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun gunung mengampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

SBY menginstruksikan jajaran Partai Demokrat untuk turut memenangkan Prabowo-Gibran pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Seruan ini disampaikan SBY saat berpidato di hadapan ratusan calon anggota legislatif (caleg) Demokrat tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam acara pengarahan dan pembekalan di Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (30/11/2023).

”Sanggup memenangkan Pak Prabowo?” tanya SBY kepada kadernya, dikutip dari Kompas.id.

“Siap!” seru ratusan caleg yang hadir.

SBY menyebut, Demokrat memiliki dua tujuan pada Pemilu 2024. Pertama, memenangkan pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran.

Baca juga: AHY Ungkap Pesan SBY ke Caleg di Pemilu 2024: Kerja All Out

Kedua, mengembalikan kejayaan Demokrat pada pemilihan legislatif, seperti periode 2004 dan 2009.

Oleh karenanya, para caleg Demokrat diminta untuk lebih rajin bertemu masyarakat, baik melalui media sosial maupun terjun langsung ke konstituen. SBY bahkan memerintahkan para caleg berjumpa dengan warga setiap hari.

Terkait pilpres, SBY menilai, tiga pasangan capres-cawapres yang bakal berlaga merupakan tokoh bangsa. Menurutnya, tiga pasang kandidat punya tujuan mulia memajukan Indonesia.

Namun, Demokrat telah menjatuhkan dukungan untuk Prabowo-Gibran. Oleh karenanya, partai bintang mercy itu bakal turut memperjuangkan kemenangan keduanya.

“Pak Prabowo saya nilai, kita nilai, lebih cakap, lebih mampu, dan lebih siap menjadi Presiden Republik Indonesia lima tahun ke depan,” ujarnya.

Kendati mendukung Prabowo yang notabene bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, SBY menyebut, bukan berarti Demokrat mendukung seluruh kebijakan pemerintah saat ini.

Presiden keenam RI itu mengatakan, Demokrat akan melanjutkan program Jokowi yang baik. Misalnya, rencana pengangkatan 1 juta guru atau tenaga honorer.

Namun, bersamaan dengan itu, Demokrat juga menyoroti sejumlah hal yang masih jadi persoalan, seperti banyaknya utang pemerintah.

”Utang kita sudah terlalu tinggi. Sebaiknya nanti diturunkan. Pemerintah, pemimpin, harus bisa mengendalikan jumlah utang kita agar tidak terlalu banyak. Tidak membebani anak cucu dan tidak membebani pemerintah mendatang,” ucap SBY yang menyebut utang pemerintah saat ini sekitar 40 persen terhadap produk domestik bruto.

SBY mengaku, Demokrat akan mengingatkan pemerintah jika kebijakannya tidak pro rakyat.

Menurutnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menyampaikan kepada Prabowo bahwa dukungan Demokrat berlandaskan semangat melanjutkan program baik dan memperbaiki yang kurang.

“Kata Pak Prabowo setuju,” ucap SBY.

Baca juga: Pasang Baliho Prabowo-AHY Tanpa Gibran, Partai Demokrat Pastikan Tak Setengah Hati

Sebagaimana diketahui, Prabowo-Gibran merupakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju.

Koalisi ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Sementara, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tercatat sebagai pasangan capres-cawapres nomor urut 1. Keduanya didukung oleh tiga partai Parlemen yakni Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta satu partai non Parlemen yaitu Partai Ummat.

Adapun Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyanding nomor urut 3. Pasangan capres-cawapres ini didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com