"Food Estate" Disebut Anies Kurang Berpihak ke Petani, Politikus Gerindra: Tidak Adil Bagaimana?

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Khilmi mengeklaim, program food estate atau lumbung pangan yang akan dilanjutkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tetap memberi keadilan kepada kelompok petani.

Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menilai program food estate tidak berpihak kepada petani.

"Berketidakadilan bagaimana, itu kan food estate itu nanti kan bisa dimiliki oleh gabungan-gabungan kelompok tani, bukan negara, tapi ini negara yang membangun dulu. Jadi itu pasti berkeadilan," kata Khilmi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Khilmi menuturkan, program food estate itu nantinya dapat digarap oleh masyarakat yang tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam.

Baca juga: Anies Ubah Food Estate Jadi Contract Farming, TKN Prabowo: Itu Solusi untuk Beda Masalah

Namun, ia mengakui bahwa pemerintah akan lebih dulu berperan dengan membuka lahan dan membangun lumbung pangan itu sampai batas waktu tertentu.

"Jadi itu nanti akan dibagi-bagikan dalam jangka waktu tertentu ini nanti akan dibagikan ke masyarakat. Jadi nanti gabungan-gabungan kelompok tani yang memiliki, bukan negara lagi," kata Khilmi.

Anggota Komisi VI DPR ini pun menegaskan program food estate harus terus dilanjutkan menjaga stok cadangan pangan di dalam negeri.

Ia mengingatkan, lahan pertanian setiap tahunnya bakal terus berkurang, sementara kebutuhan pangan akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Baca juga: Anies Ingin Ganti Kebijakan Food Estate Jadi Contract Farming

"Kalau kita ini tidak mengembangkan food estate yg ada di luar Jawa maka ke depan kita akan kekurangan sumber daya pangan kita karena membuat sawah dan kebun itu kan tidak semudah membalik tangan," ujar Khilmi.

Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berencana mengganti kebijakan ketahanan pangan yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu food estate dengan contract farming atau pertanian kontrak.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara Konferensi Orang Muda yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11/2023).

Anies menyebut, food estate tak akan dilanjutkan jika ia terpilih sebagai presiden karena dinilai kurang memihak pada petani.

"Karena ini alasan pendekatan di mana negara menguasai produksi secara sentralistik," tutur Anies.

Dia menyebut, food estate adalah pengembangan pertanian berbasis kawasan yang praktiknya berbasis pada korporasi.

"Sementara kita butuh sebaliknya, kita justru membutuhkan agar petani yang tempatnya ada di seluruh wilayah Indonesia bisa mendapatkan kesetaraan, kesempatan agar produknya ikut di dalam pasar produksi pertanian," tutur dia.

Dengan pertanian kontrak, petani bisa tetap menjual hasil produksi mereka kepada konsumen dengan harga yang relatif baik dan memiliki kepastian pembelian produk.

Anies juga menyebut, food estate sangat terikat dan dikuasai oleh pemilik modal, sedangkan pertanian kontrak adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan petani.

"Harapannya dengan pola contract farming ini maka petani di seluruh Indonesia punya kesempatan memperoleh nilai tambah atas kerja mereka dan sistem yang berkeadilan untuk semua," tandasnya.