Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Sering Disebut Wakanda dan Konoha, Anies: Orang Takut Muncul Tuntutan Hukum

Kompas.com - 22/11/2023, 22:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung soal kebiasaan masyarakat yang menyebut Indonesia sebagai "Wakanda" atau "Konoha" di media sosial.

Menurut Anies, kebiasaan itu merupakan dampak dari kondisi demokrasi di Indonesia yang menurun sehingga dinilai menyulitkan kebebasan berekspresi.

Anies juga menyebut penurunan kondisi demokrasi ada kaitannya dengan hukum dan kekuasaan.

"Ketika negara tidak lagi dikendalikan hukum, tapi sebaliknya, maka kepercayaan rakyat akan menurun dan kita akan merasakan kualitas demokrasi yang berubah," ujar Anies dalam acara Gagas RI: Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Bicara Gagasan Kebangsaan yang disiarkan Kompas TV pada Rabu (22/11/2023) malam.

"Indikasinya sederhana, makin banyak di Twitter atau di sosmed kalau menyebut Indonesia nyebutnya Wakanda, Konoha, kenapa ? Ini problem, karena enggak berani sebut nama Indonesia. Khawatir nanti muncul tuntutan-tuntutan hukum," lanjutnya.

Baca juga: Singgung Kebijakan Pusat-Daerah Tak Sinkron, Anies: Bulan Ini Dikerjakan A, 6 Bulan Lain Berubah B

Adapun Wakanda merupakan nama sebuah tempat fiktif di dalam film garapan Marvel Studios.

Sementara itu, Konoha juga merupakan nama sebuah tempat fiktif daman cerita kartun Naruto.

Baik Wakanda maupun Konoha sama-sama menjadi budaya populer yang dikenal luas oleh masyarakat.

Anies menjelaskan, dalam suatu negara, jika ada penguasa yang bisa mengganti-ganti hukum maka bisa disebut sebagai negara kekuasaan.

Oleh karenanya, Anies menekankan agar Indonesia tidak boleh berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan.

"Negeri ini (Indonesia) tidak boleh berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Jadi harus dikembalikan menjadi negara hukum," tutur Anies.

Baca juga: Bicara soal Kesulitan Ekonomi, Cak Imin Singgung Kebiasaan Rakyat Makan Mi Instan di Akhir Bulan

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan, jika hukum dikembalikan fungsinya agar bisa mengatur kekuasaan, maka akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada negara.

Menurut Anies, kepercayaan merupakan salah satu modal demokrasi.

"Dalam sebuah demokrasi, pilarnya adalah trust. Kepercayaan. Untuk negara non demokrasi pilarnya adalah rasa takut. Bila ada sebuah negara rakyatnya punya rasa takut, tokoh tokohnya punya rasa takut, maka di situ sebetulnya bukan demokrasi. Tapi non demokrasi," jelas Anies.

"Tapi bila demokrasi tidak ada rasa takut, justru yang ada adalah kepercayaan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com