KASN Akan Bubar, Bawaslu Bahas Metode Penanganan Netralitas ASN

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku terus berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan Komisi ASN (KASN) untuk merumuskan penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024, setelah KASN ditiadakan usai revisi UU ASN.

Sebab, selama ini, dalam memproses kasus-kasus pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu akan merekomendasikan pemberian sanksi ke KASN sebagai pihak berwenang.

"Untuk memastikan tetap ada unit penanganan pelanggaran netralitas ASN. Formulanya seperti apa, masih dalam diskusi," ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, kepada Kompas.com, Kamis (16/11/2023).

Lolly menganggap bahwa masih ada waktu untuk membahas itu, sebelum KASN betul-betul ditiadakan.

Baca juga: Soal Video ASN Mengaku Diarahkan Pilih Paslon Tertentu, PDI-P Boyolali: Itu Setingan

Menurut hasil revisi UU ASN, tepatnya Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 itu, KASN tetap melaksanakan dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksana UU ini.

"Berdasarkan norma di atas eksistensi dan fungsi KASN masih berjalan, sampai keluar peraturan pelaksanaan UU ASN, atau maksimal 6 bulan sampai bulan April," ungkap Lolly.

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Boyolali, Jawa Tengah (Jateng), mengaku akan mendalami soal dugaan adanya arahan kepada aparatur sipil negara (ASN) di Boyolali untuk memenangkan partai dan capres-cawapres tertentu pada Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo mengatakan, saat ini pihaknya tengah menelusuri dan mencari bukti perihal dugaan tersebut.

"Kami masih susah untuk menentukan juga ya (adanya pelanggaran). Kami tidak mau masuk kepada ranah yang belum ada buktinya," kata Widodo, dikutip dari TribunSolo.com.

Baca juga: Bupati Boyolali Bantah Arahkan ASN Pilih Paslon Tertentu

Menurutnya, sekarang masih terlalu dini untuk menyatakan adanya pelanggaran. Pasalnya, pihaknya masih membutuhkan proses untuk mencari bukti penunjang atas dugaan tersebut.

"Karena kita dapatnya (video) di media sosial, yang tentu perlu adanya pendalaman subjek, objek, dan substansi isinya seperti apa, sehingga prosesnya tidak sederhana," ujar Widodo.

Dia menjelaskan, kondisinya berbeda bila Bawaslu mendapat laporan dari masyarakat dengan menyertakan bukti serta saksi.

"Tentunya kami lebih (cepat menanganinya). Maka sesuai kewenangan kami, kami akan melakukan penelusuran," jelasnya.

ASN mengaku diminta menangkan capres

Sebelumnya, video yang memperlihatkan perempuan yang diduga ASN karena berbaju dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali mengaku mendapat arahan untuk memenangkan partai dan pasangan capres-cawapres tertentu pada Pemilu mendatang viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah pada Selasa (14/11/2023) itu disebut bahwa arahan semacam itu telah menjadi rahasia umum.

"Nak (kalau) menurutku, biasane (biasanya) bupati," ucap perempuan dalam video tersebut.

Perempuan itu juga menyebut, jika menolak arahan tersebut, dia bisa dimutasi ke desa yang jauh dari tempat tinggalnya.

"Kalau menolak, juga bisa dijauhi dari pergaulan lingkungan pekerjaannya," ungkapnya.

Boyolali Bupati Boyolali, M. Said Hidayat menegaskan, pihaknya tak pernah memberi arahan seperti yang diungkapkan oleh perempuan dalam video tersebut.

"Pertanyaannya, pernah mendengar saya memerintahkan seperti itu? Semua pernah mendengarkan?" tanyanya kepada awak media, Rabu (15/11/2023).

Salah satu wartawan kemudian menjawab belum pernah mendengar arahan itu dilontarkan oleh sang bupati.

"Ya sudah jawabannya seperti itu," ungkap dia.

Baca juga: Prabu Revolusi Nilai Video Diduga ASN Boyolali Diminta Tidak Netral Sudah Di-setting untuk Serang Ganjar-Mahfud

PDI-P yang disebut oleh perempuan dalam video tersebut juga turut memberi respons.

Ketua DPC PDI-P Boyolali Susetya Kusuma Dwi Hartanto menyatakan, pihaknya belum mengetahui perihal video tersebut.

"Saya malah belum tahu," papar Susetya, Rabu (15/11/2023).

Dia pun menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengenal perempuan yang diduga ASN itu.