Cecar Kabaharkam saat Rapat, Anggota Komisi III: Apa Jaminan Polri Netral dalam Pemilu?

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR-RI Aboe Bakar Alhabsy mempertanyakan jaminan netralitas anggota Polri jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal itu dia sampaikan dalam rapat Komisi III dengan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Pol Fadil Imran, Rabu (15/11/2023).

Awalnya, dalam rapat itu, Fadil memastikan Polri bakal netral dalam pemilu karena adanya Surat Telegram (ST) yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Oktober 2023.

ST itu berisi petunjuk dan arahan pada jajaran dalam menghadapi Pemilu 2024.

Baca juga: Kabaharkam Pastikan Polri Netral dalam Pemilu 2024

Namun Aboe mengatakan, meskipun sudah ada ST yang menyerukan netralitas kepada anggota Polri, tetap saja tak ada jaminan terkait hal itu.

"Namun kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana langkah menguasai aturan-aturan internal Polri tersebut? Apakah ada strategi khusus yang diambil oleh Polri untuk menjamin netralitas anggotanya?" kata Aboe.

Anggota DPR-RI Fraksi PKS ini mengatakan, jaminan tersebut diperlukan karena peristiwa Pemilu 2019 lalu ada yang menyebut tekanan tidak netral muncul dari penguasa.

Seperti yang pernah dialami mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat masih menjabat KSAD di tahun 2019.

"Kalau boleh tau apakah Bapak mendapat (tekanan) hal serupa juga?" ucap Aboe.

Baca juga: Paparan Polri soal Capres-Cawapres Didanai Asing Jadi Sorotan dalam Rapat DPR

Terakhir, Aboe menyinggung soal paparan Fadil yang menyebut kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia jelang Pemilu 2024.

Dalam paparan Fadil halaman 35, disebutkan ada kegiatan operasi intelijen asing yang terjadi, termasuk terkait pendaan pada capres-cawapres.

"Di bahan halaman 35 pak. Disampaikan adanya bentuk kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia. Antara lain memberikan bantuan dana secara clandestine (gelap) terhadap koalisi capres dan cawapres tertentu," ujar Aboe.

"Mohon dijelaskan ini sebagai ungkapan fakta bahwa ini ada capres-cawapres didanai oleh asing ataukah semua analisa oleh Polri mengenai pendanaan asing ada enggak? tolong diberi penjelasan," tandasnya.

Hingga berita ini ditulis, rapat tengah diskors dan Fadil Imran belum menjawab pertanyaan dari Aboe.