Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Elektabilisas PSI Masih 0,9 Persen Meski Diketuai Anak Presiden Jokowi

Kompas.com - 06/11/2023, 18:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Charta Politika yang diselenggarakan pada 26-31 Oktober 2024 menunjukkan bahwa elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berada di angka 0,9 persen, jauh di bawah ambang batas parlemen 4 persen.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyatakan, hal itu menunjukkan bahwa status Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sebagai anak Presiden Joko Widodo tidak cukup untuk mengangkat elektabilitas PSI.

"Ada PSI yang walaupun balihonya banyak mengalahkan partai-partai besar lain dan sudah punya ketum anak presiden, angkanya masih di 0,9 persen," kata Yunarto, Senin (6/11/2023).

Baca juga: Riwayat Hidup Calegnya Tak Dibuka, PSI: Pengalaman Lalu Ada yang Diintimidasi

Oleh karena itu, Yunarto pun berpesan kepada Kaesang untuk lebih semangat lagi dalam mengampanyekan partainya tersebut.

Kaesang sendiri telah menargetkan PSI memperoleh suara sebanyak minimal 4 persen pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar bisa menempatkan kadernya di DPR.

"Harus lebih semangat lagi Kaesang sepertinya nih keliling-keliling termasuk memasang baliho dirinya dan ayahnya kalau kita lihat di sini masih jauh sekali dari target angka lolos parliamentary threshold," ujar Yunarto.

Berdasarkan survei ini, hanya ada 6 partai politik yang elektabilitasnya di atas parliamentary threshold 4 persen, yakni PDI Perjuangan (26,3 persen), Partai Gerindra (17,8 persen.

Kemudian, Partai Golkar (8,1 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (7,9 persen), Partai Nasdem (7,6 persen), dan Partai Keadilan Sejahtera (6,9 persen).

Baca juga: Kaesang Sebut Siap Terima Gibran di PSI Setelah Kembalikan KTA PDI-P

Selanjutnya, ada beberapa partai yang elektabilitasnya mepet dengan parliamentary treshold, yaitu Partai Demokrat (3,8 persen), Partai Amanat Nasional (3,1 persen), Partai Persatuan Pembangunan (3,1 persen), dan Partai Persatuan Indonesia (2,8 persen).

Sementara partai-partai politik lainnya punya elektabilitas di bawah 1 persen, termasuk PSI, sedangkan ada 9,8 persen responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Adapun survei ini dilaksanakan pada 26-31 Oktober dengan melakukan wawancara kepada 2.400 orang responden dari 38 provinsi se-Indonesia. Survei ini memiliki margin of error lebih kurang 2,0 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com