Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Sebut Demokrasi di Indonesia Sedang Menurun, Indikasinya Terjadi KKN

Kompas.com - 28/10/2023, 06:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini mengalami penurunan dan kesuraman.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, salah satu indikasinya adalah kembali terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Reformasi kita pilih, 25 tahun berlangsung lebih sudah, sebentar lagi 30 tahun. Artinya kita berhasil melampaui beberapa tantangan, meskipun kita waspada hari ini terjadi, demokrasi mengalami masa penurunan dan masa kesuraman," ujar Cak Imin ketika berbicara di acara acara Rakorda DPP IMM DKI Jakarta di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Cak Imin mengatakan, jika sistem sudah koruptif dan KKN merajalela maka sistem pemerintahan tidak akan berjalan secara seimbang.

Baca juga: Cerita Anies Beri Makan Ulat untuk Tambahan Biaya Kuliah, Cak Imin: Pemimpin Sukses yang Pernah Menderita

Ia pun menyinggung adanya lembaga negara yang saling memakan satu sama lain. Sehingga pihak yang semestinya mengawasi dan yang diawasi tidak dapat menjalankan fungsinya.

"Yang diawasi dan mengawasi tak jadi fungsi masing-masing kalau yang diawasi dan mengawasi sama-sama saling memakan. Terakhir, ada tukang korupsi, diperiksa oleh pemeriksa korupsi, tapi pemeriksa korupsi dicurigai melakukan korupsi," kata Cak Imin

"Artinya, ini sistem mengalami tanda tanya besar. Tugas kita evaluasi total sistem ini agar bangsa ini berjalan tetap sehat dan kekayaan negara dinikmati sebesarnya kemakmuran rakyat," ujarnya lagi.

Merujuk kepada hal itu, Cak Imin pun menekankan bangsa Indonesia masih terus membutuhkan gagasan untuk perbaikan. Terlebih, menurutnya, sistem demokrasi dan reformasi saat ini sudah 25 tahun berjalan.

Baca juga: Yenny Wahid Dukung Ganjar-Mahfud, Cak Imin: Ya Enggak Apa-apa

Ia lantas mengatakan, biasanya sebuah sistem pemerintahan yang dipilih harus dievaluasi total setelah memasuki 30 tahun. Seperti halnya masa Orde Baru yang bertahan selama 32 tahun.

"Orde Baru hanya 32 tahun sistem otoriter, demokratis terpusat otoriter. Dengan kekuatan yang sangat lengkap, logistiknya, militeristiknya, sistem ketatanegaraannya," kata Cak Imin.

Bahkan, ia mengatakan, saat Orde Baru pelaksanaan pemilu sudah diketahui siapa pemenangnya.

Meski demikian, Indonesia akhirnya memilih sistem demokrasi yang memberi ruang keterlibatan masyarakat.

"Kenapa kita pilih sistem demokrasi karena tak ada satu pun kekuatan, apalagi individu pemimpin mampu memimpin negaranya ketika semua rakyatnya tak dilibatkan," ujar Cak Imin.

Diketahui, Muhaimin Iskandar bersama Anies Baswedan telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai bakal calon presiden (capres) dan cawapres untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

 Baca juga: PDI-P Ungkap Wacana Presiden 3 Periode Permintaan Pak Lurah, Cak Imin: Tanya Hasto Saja

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

Nasional
Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Nasional
Sadar Diri, PDI-P Cuma Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jabar

Sadar Diri, PDI-P Cuma Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jabar

Nasional
Tersandung Kasus Pemalsuan Surat, Pj Wali Kota Tanjungpinang Diganti

Tersandung Kasus Pemalsuan Surat, Pj Wali Kota Tanjungpinang Diganti

Nasional
Nasdem dan PKB Diprediksi Dapat 2 Jatah Kursi Menteri dari Prabowo

Nasdem dan PKB Diprediksi Dapat 2 Jatah Kursi Menteri dari Prabowo

Nasional
Hari ke-2 Rakernas PDI-P, Jokowi Masih di Yogyakarta, Gowes Bareng Jan Ethes...

Hari ke-2 Rakernas PDI-P, Jokowi Masih di Yogyakarta, Gowes Bareng Jan Ethes...

Nasional
Refleksi 26 Tahun Reformasi: Perbaiki Penegakan Hukum dan Pendidikan Terjangkau

Refleksi 26 Tahun Reformasi: Perbaiki Penegakan Hukum dan Pendidikan Terjangkau

Nasional
Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

Nasional
Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

Nasional
Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Nasional
PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

Nasional
Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

Nasional
PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com